Jawa Madura

Pola Sumbangan Pendidikan Jatim Jadi Model Nasional
Kamis, 17 Pebruari 2005 | 19:14 WIB

TEMPO Interaktif, Surabaya:Pola Sumbangan Pendidikan Biaya Minimal (SPBM) yang diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sejak Januari 2004, akan dijadikan model pembiayaan pendidikan secara nasional. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan tertarik dengan sistem bantuan pendidikan tersebut.

Kepala Tata Usaha Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Timur Dr. Djarianto, Kamis (17/2) di Surabaya mengatakan, dalam waktu dekat Bappenas akan mengundang Pemerintah Jawa Timur untuk melakukan paparan model bantuan biaya pendidikan minimal, karena sistem ini dinilai sangat berhasil setelah satu tahun berjalan. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah berkonsultasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Timur untuk menerapkan sistem bantuan pendidikan minimal di daerahnya.

Model SPBM yang diterapkan oleh Pemprov Jatim ini benar-benar sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Nasional, kata Djarianto, karena biaya pendidikan ini ditangani oleh pemerintah dan masyarakat, khususnya pada siswa yang menempuh pendidikan dasar sembilan tahun. “Karena sudah setahun ini berjalan sukses, maka wajar jika Bappenas tertarik dengan model ini," paparnya.

Dia menjelaskan, pada awalnya SPBM diterapkan pada 19 kabupaten/kota di Jawa Timur, meliputi siswa Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, baik negeri maupun swasta. Besarnya sumbangan untuk SD/MI saat itu Rp 15 ribu per siswa per bulan dan untuk SMP/MTs Rp 20 ribu per siswa per bulan.

Dalam perkembangannya, pada 2005 ini diterapkan pada 34 kabupaten/kota di Jawa Timur. Sedangkan sumbangan yang diberikan untuk SD/MI turun mejadi Rp 10 ribu per siswa per bulan dan untuk SMP/MTs tetap Rp 20 ribu per siswa per bulan. Bantuan yang diterima siswa SD menurun dari Rp 15 ribu menjadi Rp 10 ribu karena mengacu pada biaya pendidikan minimal sesuai keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No. 1688 Tahun 2004.

Menurut Djarianto, program ini bisa berjalan baik tidak lepas dari peran DPRD Jatim dalam memberikan dukungan yang sangat besar, khususnya pada alokasi dana dalam APBD. Meskipun dana pendidikan belum mencapai 20 persen dari APBD seperti diamanatkan undang-undang, alokasi dana untuk program ini lumayan besar dibanding provinsi lain. Dana APBD Jawa Timur untuk pendidikan lebih dari Rp 400 miliar, sekitar 365 miliar dialokasikan untuk SPBM. (Adi Mawardi)

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development >>selengkapnya ::

INDEKS BERITA LAINNYA :

Pilih Persediaan Gula Jawa Tengah Tinggal untuk Dua BulanPemimpin Redaksi Jawa Pos Ikut Pilkada SurabayaBandung Raya Bentuk Korporat untuk Kelola SampahJeroan Sapi Impor Banjiri Jawa TimurPolri Petakan Daerah Rawan Konflik Saat PilkadalBarang Bekas Milik Texmaco Dilelang untuk PesangonDa'i Sudah Masukkan Nama-Nama Calon KapolriPolisi Siapkan Pengamanan PilkadaGubernur Jateng Usul Penyelesaian Hukum atas Kasus Bupati TemanggungDua Kelompok Massa Unjuk Kekuatan di Pengadilan Negeri SerangDisnaker Solo Kebanjiran Job Order dari MalaysiaTari Kethek Ogleng dan Jathilan Terancam Gulung PunahIstri Noordin M.Top Tetap Ditahan di Tahanan UmumPenderita DBD di Subang Terus BertambahPN Semarang Gelar Sidang Korupsi 11 Mantan Anggota DPRD26 Rumah Rusak Akibat Tanah Longsor di PemalangSultan Minta Maaf pada NelayanBandara Ahmad Yani Kembali NormalKasus Bunuh Diri di Gunungkidul 95 Persen dengan Cara Gantung DiriPuluhan Pejabat Pemerintahan Purwakarta Kehilangan JabatanBarisan Pemuda PDIP Gelar MukernasMandala Air Tergelincir, 92 Penumpang SelamatHamengku Buwono X akan Beri Penjelasan Kepada NelayanSri Sultan Nyatakan Yogyakarta Aman Kejari Solo Perpanjang Penahanan Mantan Pimpinan DPRD