Jawa Tengah

Polri Petakan Daerah Rawan Konflik Saat Pilkadal
Rabu, 16 Pebruari 2005 | 18:50 WIB

TEMPO Interaktif, Semarang: Deputi Operasional Mabes Polri, Irjen Polisi Didi Widayadi mengatakan, saat ini Polri sedang melakukan pemetaan daerah rawan konflik saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Langsung (Pilkadal). Dikatakannya, tahun ini terdapat 226 daerah baik Kabupaten/kota maupun Provinsi yang akan melangsungkan Pilkadal. Dari jumlah tersebut, 173 Kabupaten/Kota dan delapan Provinsi melaksanakan Pilkadal Juni 2005.

Menurut Didi, pada prinsipnya, konflik saat Pilkadal bisa terjadi di semua daerah. Potensi itu lebih besar jika dibanding saat pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun lalu. "Jika pada Pilpres, kepentingannya mengerucut pada Presiden dan Wakil Presiden, maka pada Pilkada, kepentingannya langsung pada Bupati/Wali Kota atau Gubernur," ujarnya disela-sela acara Apel Kasatwil Polri Tahun 2005 di Komplek Kampus Akpol Semarang, Rabu (16/2).

Namun, lanjutnya, sesuai dengan pemetaan yang dilakukan Mabes Polri, kerawanan konflik bisa terjadi pada empat kategori daerah, yakni daerah pascabencana, daerah konflik, daerah pemekaran, serta daerah yang terjadi aksi mosi tidak percaya kepada kepala daerahnya. "Di daerah-daerah itu, potensi konflik sangat tinggi," katanya.

Menurut mantan Kapolda Jateng ini, pemetaan yang dilakukan Mabes Polri masih bersifat umum. Yang lebih rinci, pemetaan dilakukan saat pertemuan para Kapolda, Kapolwil dan Kapolres se Indonesia dalam Apel Kasatwil Polri Tahun 2005 di Akpol, hingga akhir pekan ini.

Secara terpisah, Kapolri Jenderal Polisi Da'i Bachtiar mengatakan, untuk mengantisipasi terjadinya konflik saat Pilkada, besok, kamis (17/2), di Jakarta, Polri bersama Depdagri, KPU, para Gubernur, Kapolda dan Pangdam melakukan rapat koordinasi khusus membahas seputar pelaksanaan Pilkadal.

Khusus untuk mengatasi konflik/kerusuhan di lapangan, Kapolri mengharapkan ada peraturan yang mengatur kerjasama pengerahan pasukan antara Polri dan TNI. "Selama ini kerjasama antara Polri dan TNI hanya karena kebiasaan dan saling membutuhkan, tapi belum ada aturan yang rinci yang mengaturnya," ujar Kapolri.

Sohirin - Tempo

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development           Yogie SM Gubernur NTB >>selengkapnya ::