Jawa Madura

DPRD Tolak Perpanjangan Jabatan Bupati Sukoharjo
Minggu, 06 Pebruari 2005 | 16:06 WIB

TEMPO Interaktif, Solo:DPRD Kabupaten Sukoharjo menyatakan bahwa terhitung mulai 5 Februari 2005, telah terjadi kekosongan pemerintahan (vacuum of power) di pemerintahan daerah setempat. Menurut dewan, sejak 5 Februari yang merupakan akhir masa jabatan Bupati Bambang Riyanto dan Wakil Bupati Muhammad Toha, Sukoharjo tidak memiliki kepala pemerintahan karena DPRD menolak surat kawat Gubernur Jawa Tengah yang memperpanjang masa jabatan bupati dan wakil bupati.

Wakil Ketua DPRD Sukoharjo, Nurdin, menyatakan, sesuai Undang-Undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah mengenai Pemilihan Kepala Daerah, seharusnya daerah yang masa jabatan bupati dan wakil bupati berakhir, segera ditunjuk pejabat pelaksana atau pejabat sementara. “Tetapi Guberur dan Mendagri dengan arogan memperpanjang masa jabatan bupati, padahal hal itu tidak ada dasar hukumnya,” ujar dia kepada Tempo, Minggu (6/2).

Menurut Nurdin, pada 4 Februari lalu DPRD mendapatkan tembusan surat kawat dari Gubernur Jawa Tengah. Dalam surat kawat tersebut dilampirkan pula surat kawat dari Menteri Dalam Negeri yang menyatakan Bambang Riyanto dan Muhammad Toha tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai bupati dan wakil bupati sampai ditetapkan penjabat bupati. Surat tersebut lantas diartikan oleh DPRD sebagai perpanjangan masa jabatan Bambang dan Toha.

Nurdin mengakui, bupati dan wakil bupati bisa ditunjuk sebagai penjabat bupati. Namun, dengan catatan yang bersangkutan tidak mencalonkan kembali dalam pemilihan kepala daerah mendatang. “Bisa saja dengan alasan karena sampai sekarang belum ada pencalonan, yang bersangkutan bisa ditunjuk lagi. Tetapi kan seharusnya Gubernur dan Mendagri memberhentikan terlebih dahulu, baru ditunjuk lagi, bukannya langsung memperpanjang,” kata anggota Fraksi PAN ini.

Bambang Riyanto yang dihubungi secara terpisah mengatakan, masalah yang terjadi di Sukoharjo hanyalah miskomunikasi. Menurut dia, DPRD tidak memiliki kewenangan apapun dalam hal penunjukkan penjabat atau pelaksana harian (PLH) bupati. Bambang juga menegaskan dirinya akan tetap menjalankan aktivitas sebagai bupati sebagaimana yang diperintahkan surat kawat Mendagri dan Gubernur. “Surat kawat itu tidak menyatakan saya sebagai PLH tetapi tetap sebagai bupati, dan saya akan tetap menjalankan tugas saya sebagai bupati,” Bambang menyatakan.

Bambang menyayangkan sikap DPRD yang menolak surat kawat tersebut serta menganggap telah terjadi kekosongan kekuasaan pemerintahan di Sukoharjo. Dia menegaskan, penentuan penjabat bupati bukan porsi DPRD, melainkan Gubernur dan Mendagri.

Ia berharap, masalah ini tidak menjadi polemik sehingga menjadi kontraproduktif bagi pelayanan masyarakat. “Tidak ada sejarahnya pemerintah daerah itu mengalami vacuum. Karena surat kawat itu juga produk hukum, saya tetap akan menjalankan tugas sebagai bupati,” ujarnya. (Imron Rosyid)

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development           Gubernur NTB Sutiyoso turun dari helikopter >>selengkapnya ::

INDEKS BERITA LAINNYA :

Pilih Menhub Minta Masyarakat Waspadai BadaiGelombang Pasang Setinggi 4 Meter Melanda Pantai BaronJawa Timur Masih Terbuka Pengajuan Izin TV LokalRibuan TKI dari Malaysia Tiba di Tanjung PerakSultan Punya Firasat akan Terjadi Bencana Alam di Pantai SelatanPemprov Jawa Tengah Ingin Buka Posko di Tempat Kedatangan TKIPuluhan Nelayan MengungsiAkibat Gempa, Ribuan Warga Garut MengungsiPuluhan Ruas Jalan Nyaris PutusLima Orang Mantan Anggota DPRD Kediri DiperiksaPenderita Diare Penuhi Rumah Sakit di SemarangSultan Minta Warga Yogya Tidak Dekati LautMunfiatun Dituduh Sembunyikan Noordin M. Top di Empat LokasiIstri Noordin M. Top DisidangArus Penyeberangan di Merak dan Ketapang Mulai NormalGempa 5,2 Richter di Kabupaten BandungUnwiku Purwokerto Lumpuh TotalKapolda Jateng: Bupati Temanggung Kemungkinan Jadi TersangkaSaluran Irigasi 9 Kilometer di Cianjur Tak BerfungsiDelapan Mantan Anggota DPRD Solo Dikenai Wajib Lapor14 Mantan Anggota DPRD Kabupaten Kediri DiperiksaLP Solo Tak akan Sediakan Sel Khusus untuk Anggota Dewan yang DitahanPN Bandung Belum Terima Putusan Kasus Korupsi Bekas Wagub JabarPDI P Jember Tetap Dukung MegaPetani Garam Cirebon Tolak Rencana Impor Garam