Search  
 
| Advance search | Registration | About us | Careers
  Home  
  Budaya  
  Digital  
  Ekonomi  
  Internasional  
  Iptek  
  Jakarta  
  Nasional  
  Nusa  
Olahraga  
  Majalah  
  Koran  
  Pusat Data  
  Tempophoto  
  Indikator  
English
Apa Itu RSS?
   

Jawa Tengah

Unwiku Purwokerto Lumpuh Total
Rabu, 02 Pebruari 2005 | 16:14 WIB

TEMPO Interaktif, BanyumasKegiatan belajar-mengajar di Universitas Wijaya Kusuma (Unwiku) Purwokerto lumpuh akibat pemogokan yang dilakukan mahasiswa, dosen dan karyawan mulai Rabu (2/2). Aksi mogok ini dilakukan untuk menuntut Rektor Unwiku, Prof. Dr. Iswanto, turun dari kursinya. Selain mogok, para mahasiswa juga berjanji tidak akan membayar SPP sebelum rektor mundur dari jabatannya. Mereka menuduh rektor otoriter.

Akibat pemogokan tersebut, kampus yang terletak di Desa Karangsalam, Kecamatan Kedungbanteng, Banyumas, sepi. Ratusan mahasiswa hanya duduk-duduk. Demikian pula karyawan dan dosen. Satu-satunya aktivitas yang ada adalah aktivitas administrasi, pembagian gaji untuk karyawan dan dosen.

Aksi mogok total ini digerakkan oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa, Unit Kegiatan Mahasiswa se-Universitas dan Forum Penyelamat Unwiku (FPU) yang beranggota dosen dan karyawan.

Langkah mogok ditempuh karena pada aksi pendudukan gedung rektorat, Selasa (1/2), Iswanto menolak mundur. "Saya tidak mau diturunkan dengan cara seperti ini (demo)," ujarnya. "Saya hanya mau turun jika itu sesuai dengan prosedur yayasan (Yayasan Wijaya Kusuma)," tambahnya.

Dalam pernyataan sikapnya kemarin, para mahasiswa menyatakan tidak lagi mengakui Prof Dr Iswanto sebagai rektor dan secara otomatis jabatan rektor untuk sementara dipegang Pembantu Rektor I Drs Suyitno, MSi.. "Tidak ada tempat lagi bagi Prof Iswanto," kata Bayuaji Anggoro, humas BEM UKM.

Sekarang ini, mahasiswa, dosen dan karyawan yang menentang Iswanto telah mendesak Yayasan Wijaya Kusuma sebagai penaung universitas agar membuat surat pemberhentian Iswanto sebagai rektor.

Sekretaris FPU Taufik Purboyo, MSI yang juga dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik menyatakan, salah satu yang mendorong dosen dan karyawan melakukan aksi mogok adalah perilaku otoriter yang selama ini dilakukan Prof Iswanto. "Dia menghentikan karyawan seenaknya," katanya.

Masalah lainnya, Prof Iswanto juga mengeluarkan kebijakan pengurangan jam mengajar bagi dosen sehingga pendapatan dosen turun hingga 40 persen. "Selama ini gaji pokok kami juga tidak pernah mencapai UMK," kata Taufik.

Selain itu, Iswanto diduga telah menyalahgunakan penggunaan dana dalam operasional universitas. Salah satunya, pembangunan gedung Fakultas Hukum senilai Rp 5 milyar yang saat ini mangkrak (terbengkelai). "Seharusnya gedung itu selesai tahun 2004 lalu. Sampai saat ini tidak jelas prosesnya," kata Taufik Purboyo.

Taufik menggambarkan, dalam pembangunan gedung itu, Rektor dengan seenaknya menunjuk anaknya sendiri untuk memegang posisi keuangan. " Ini baru satu kasus, masih banyak kasus lain yang selalu saja berbau KKN," kata Taufik.

Menanggapi tudingan ini, Iswanto menantang mahasiswa ataupun doses yang memintanya mundur untuk mengaudit. “Saya persilahkan mahasiswa melakukan audit melalui lembaga tertentu, terserah,” ujarnya. ari aji hs

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development
         
Protes pelajar yang tergabung dalam Aliansi Pelajar Indonesia (API) dengan poster bertuliskan stop komersialisasi pendidikan pada hari Pendidikan Nasional di Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), Jakarta, 2 Mei 2001 [Koran TEMPO/ Bodi CH; K2A/079/ Murid-murid membaca buku di perpustakaan playgroup Jayakarta Montessori School, Jakarta, Mei 2001. [TEMPO/ Bernard Chaniago; Digital Image; 20010528].
Playgroup Jayakarta Montessori School
>>selengkapnya ::

INDEKS BERITA LAINNYA :
 

 

 

dibuat oleh Radja:danendro
 
Berita Terkait

Komisi X DPR akan Bawa Polemik Ujian Nasional ke MA
DPR Belum Setujui Ujian Akhir Nasional
Ujian Akhir Nasional Masih Belum Jelas
Kurikulum Pendidikan di NAD Perlu Diperbaharui
Sekolah-Sekolah Tenda Mulai Dibuka
Kejati Segera Sidik Korupsi di SDN IKIP Jakarta
Pendidikan Masyarakat Aceh Diprioritaskan Depdiknas
Jam Belajar di Aceh Ditambah
Fraksi PDI Perjuangan Minta Pemerintah Bangun Sekolah Berasrama di Aceh
Sekolah di Aceh Diharapkan Mulai 26 Januari 2005
> selengkapnya...


Referensi

Keppres RI No. 18 Tahun 2004 Tentang Pendirian Universitas Khairun
Keppres RI No. 2 Tahun 2004 Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malikussaleh Lhokseumawe
PP RI No. 6 Tahun 2004 Tentang Penetapan Universitas Pendidikan Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara
> selengkapnya...

Komentar Anda
-
Kirim
-
Baca [1]


Berita Terakhir

Berkurang, Kereta Tambahan Lebaran
Gilbert Arenas Terancam Absen Awal Musim
Kamera Kompak Rasa SLR
Muchdi Tiba, Keamanan Lengang
Buka Puasa ala Bos First Media dan Iqbal

<< February,2005>>
MSnSl RK JS
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28




 

 
buatan danendro English | Japanese | Registrasi | Help | About us
  copyright TEMPO 2003

Kembali ke atas
Home | Budaya | Digital | Ekonomi |Internasional |Iptek |Jakarta | Nasional | Nusa| Olahraga | Indikator
Majalah | Koran Tempo | Pusat Data