Jawa Tengah

Mendagri Belum Pastikan Selesainya PP Pilkada
Sabtu, 11 Desember 2004 | 12:44 WIB

TEMPO Interaktif, Solo: Kementerian Dalam Negeri tidak berani menentukan batasan waktu mengenai selesainya pembuatan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung. Menurut Menteri Dalam Negeri M. Ma'ruf, pihaknya hanya bisa berusaha agar pembuatan PP tersebut dapat diselesaikan dalam waktu dekat ini. "Kita juga ingin cepat selesai," kata Ma'ruf di Solo, Sabtu (11/12).

Meski belum ada ketentuan teknis soal penyelenggaraan Pilkada langsung, namun Mendagri saat memberikan arahan dalam Raker Regional Adminisitrasi Kependudukan Wilayah Timur yang diikuti 17 Provinsi, menginstruksikan kepada seluruh daerah agar segera memperbaharui data pemilih yang berdasarkan pada hasil P4B yang dilakukan KPU pada pemilu lalu. Mendagri menargetkan pada awal Februari nanti, data pemilih untuk penyelanggaraan pilkada sudah siap.

"Tanggal 8 Desember kemarin, KPU telah menyerahkan hasil pendataan pemilih dan pendaftaran penduduk berkelanjutan (P4B) beserta IT-nya (teknologi informasi) kepada Depdagri, itu artinya pemutakhiran data pemilih untuk Pilkada, kita yang lakukan. Karena waktu pilkada langsung tinggal enam bulan, saya menginstruksikan pada minggu pertama Januari semua daerah sudah memberikan laporan konversi data pemilih ke Depdagri," kata Ma'ruf.

Selanjutnya pada minggu kedua, Dirjen Kependudukan telah membuat rangkuman dan pengecekan data konversi tersebut. Sepekan kemudian, data yang telah dirangkum Dirjen Duk Depdagri akan dikembalikan ke daerah. "Sehingga pada awal Februari untuk penyelenggaraan Pilkada langsung, data pemilih sudah tersedia," tukasnya.

Mendagri juga mengingatkan kendala yang bakal muncul dalam penyelenggaraan Pilkada langsung tersebut, diantaranya adalah masalah pendanaan yang meski dibebankan dalam APBN dan APBD, namun karena pelaksanaannya dimulai awal tahun, akan sulit mendapatkan dana apabila kepala daerah tidak pandai-pandai menyiasatinya.

"APBD sekarang ini sudah berakhir, sedangkan untuk 2005 biasanya baru diselesaikan Maret dan biasanya juga dana itu tidak serta merta cair untuk membiayai penyelenggaraan pilkada, sehingga saya harap Muspida mencarikan jalan terbaik," kata Mendagri.

Menurut Mendagri, sepanjang 2005 nanti, akan dilangsungkan pemilihan kepala daerah langsung di 222 daerah. Pilkada langsung tersebut merupakan pekerjaan rumah besar pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Karena itu, semua pihak diharapkan ikut membantu mensosialisasikan pilkada langsung ini agar masyarakat juga siap, sehingga penyelenggaraan pilkada bisa tertib lancar aman dan demokratis. "Termasuk pers, saya minta kepada para wartawan juga ikut membantu," kata Mendagri.

Imron Rosyid

Dari Koleksi Foto TEMPO Under Development           Mahasiswa STPDN Mahasiswa STPDN