Jawa Madura

DPRD Jawa Timur Pertanyakan Bantuan bagi Untag
Jum'at, 19 November 2004 | 22:41 WIB

TEMPO Interaktif, Surabaya:Dewan Perwakilan Rakwat Daerah Jawa Timur akan memanggil Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi ini terkait dengan bantuan Rp 500 juta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Universitas 17 Agustus (Untag) Surabaya.

Ketua DPRD Jawa Timur Fathorosjid mengatakan, seharusnya bantuan itu diberikan kepada perguruan tinggi lain. “Untag saya rasa sudah maju. Mending dikasihkan ke (Universitas) Trunojoyo atau bahkan Unsuri. Mereka saya kira lebih membutuhkan," kata dia, Jumat sore (19/11).

Menurut Fathorosjid, Untag tahun lalu sudah mendapatkan bantuan Rp 100 juta dari pemerintah. Meski kewenangan pos anggaran tergantung kebutuhan lembaga masing-masing, kata dia, namun Dewan berhak penjelasan mengenai alasan pemberian bantuan ini.

Bantuan untuk lembaga pendidikan memang dibenarkan, ujar Ketua Dewan, tapi seharusnya diprioritaskan pihak mana yang paling membutuhkan. “Kenapa harus Untag? Kalau alasannya lembaga yang sudah kuat harus diperkuat, ya tidak masalah. Tapi kalau ada alasan lain, semisal balas jasa atau lainnya, itu yang tidak dibenarkan."

Dugaan adanya balas jasa di balik bantuan ini muncul karena sejumlah pejabat Jawa Timur yang kebetulan lulusan Untag, bahkan ada di antara mereka yang saat ini masih menyelesaikan studinya di universitas itu. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Timur, Rasiyo, ternyata lulusan S-3 Untag. Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Jarianto, dan Wakil Gubernur, Soenarjo, juga lulusan Untag.

"Hampir semua pejabat pernah sekolah di Untag. Ini bukti bahwa Untag memang maju dan perlu lebih dimajukan lagi," kata Ali Mudji, Sekretaris Terpilih Badan Kehormatan DPRD Jawa Timur, yang juga dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Untag. Selain itu, kata dia, Untag menupakan perguruan tinggi swasta tertua dan sudah berjasa dalam memperkuat sumber daya manusia, sehingga wajar jika mendapat perhatian khusus.

Ali minta soal bantuan kepada Untag tidak dilebih-lebihkan karena perguruan tinggi swasta lain sebelumnya juga dapat. "Tapi saya sangat mendukung jika DPRD memanggil Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dewan kan punya hak untuk bertanya, jadi sah-sah saja jika ini dilakukan," ujarnya.

Pimpinan Untag Surabaya membantah bahwa dana bantuan Rp 500 juta yang tercantum dalam Perubahan Anggaran Keuangan RAPBD Jawa Timur 2005 merupakan hasil kolusi dengan pejabat provinsi yang tengah menempuh pendidikan di perguruan tinggi ini.

Pembantu Rektor II Untag, Soekarno HS, menyatakan Agustus lalu universitasnya mengajukan proposal anggaran ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk perbaikan sarana dan prasarana pendidikan. “Jumlah dana yang kami minta memang Rp 500 juta lebih,” katanya.

Menurut Soekarno, pengajuan permohonan bantuan dana dari sebuah perguruan tinggi swasta ke pemerintah itu wajar. Langkah itu dilakukan karena beberapa saat sebelumnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan sosialisasi ke perguruan tinggi negeri dan swasta di Jawa Timur tentang kemungkinan pengajuan dana ke pemerintah. Disetujuinya proposal itu, kata dia, hasil kompetisi dengan perguruan tinggi lain. “Soal mengapa hanya Untag yang dapat dana, saya tidak tahu. Kami menganggap keputusan itu di luar otoritas kami, dan lebih sebagai kewenangan internal Diknas dan DPRD,” dalih Soekarno.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Timur, Rasiyo, belum bisa dihubungi untuk dimintai tanggapannya. Namun, sebelumnya, Rasiyo menyatakan bahwa dana bantuan senilai Rp 500 juta itu diberikan kepada Untag setelah melalui seleksi oleh tim di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Timur. Selain Untag, ada beberapa perguruan tinggi lain yang mengajukan bantuan dana, yakni Universitas Trunojoyo Bangkalan, Universitas PGRI Adi Buana, dan Universitas dr. Soetomo. "Dari studi kelayakan itu, Diknas menilai Untag yang dinilai paling membutuhkan dan layak menerima bantuan tersebut," kata Rasiyo. (Rohman Taufiq/Agus Raharjo)