Jawa Timur

PPP dan PAN Tolak Kredit Dari BPD Jatim.
Jum'at, 01 Oktober 2004 | 10:35 WIB

TEMPO Interaktif, Surabaya: Rencana pemberian kredit Rp. 100 juta dari Bank Pembangunan daerah (BPD) Jawa Timur, kepada anggota DPRD Jawa Timur menimbulkan pro dan kontra. Farid Al Fauzi, anggota Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) DPRD Jawa Timur dan Achmad Rubai, anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPRD Jawa Timur menolak pemberian kredit tersebut dengan alasan akan mengurangi independensi anggota DPRD terhadap BPD.

"DPRD sangat mungkin akan lemah kontrolnya terhadap BPD Jatim" kata Farid Al Fauzi, Jum`at pagi (1/10) kepada Tempo.

Farid mengatakan, dia tak setuju kredit tersebut bukan karena dia sudah mempunyai mobil pribadi, tetapi lebih karena pemberian kredit tersebut dinilai tidak wajar karena persyaratannya sangat mudah, yaitu tanpa agunan dan bunganya hanya 10 persen. Padahal, tanpa agunan tersebut sangat berisiko tinggi mengingat saat ini anggota DPRD bisa dipecat sewaktu-waktu oleh partainya. "Jika dipecat siapa nanti yang menanggungnya," kata Farid.

Selain itu, pemberian kredit yang sangat mudah tersebut bertentangan dengan kondisi masyarakat sekarang yang sulit mendapatkan kredit secara murah, cepat dan mudah. "Masyarakat kan sulit memperoleh kredit, tetapi anggota DPRD diberi kemudahan," kata Farid.

Menurut Farid, jika BPD memberikan kredit Rp. 100 juta kepada setiap anggota DPRD Jatim, artinya akan dibutuhkan dana Rp. 10 milyar kredit. "Padahal jika kredit tersebut diberikan Rp. 1 juta kepada usaha kecil, akan ada 10 ribu orang yang mendapatkan kredit," kata Farid.


Anggota F-PAN DPRD Jatim Achmad Rubai mengatakan, penolakannya terhadap kredit dari BPD bukan pendapatnya pribadi, namun pendapat Fraksi PAN. Menurut Rubai, Fraksi PAN menolak kredit tersebut, karena nanti khawatir ada politik balas jasa yang harus dibawa anggota DPRD Jatim, khususnya dari anggota PAN. "Kami khawatir anggota PAN ewuh pakewuh dalam mengkrtisi BPD Jawa Timur," kata Rubai.

BPD Jatim adalah salah satu BUMD milik Pemprov Jawa Timur dan DPRD mempunyai kewenangan untuk mengontrol kinerja Pemprov Jawa Timur, termasuk BPD Jatim.


Zed Abidien - Tempo