Yogyakarta

Aksi Tolak Pemilu dan Golput Mulai Marak di Yogya
27 Januari 2004

TEMPO Interaktif, Yogyakarta: Aksi menolak pemilu 2004 dan seruan untuk Golput mulai marak di Yogyakarta. Selasa (27/1), massa Partai Rakyat Demokratik (PRD) Yogyakarta secara tegas menolak pemilu 2004. Sementara Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) mengajak Golput, yaitu memilih untuk tidak memilih.

Sekitar 50 massa PRD melakukan long march dari Jalan Kusumenara menuju Kantor Pos Besar. Mereka menyatakan menolak pemilu karena pemilu 2004 tidak lebih dari sebuah sandiwara yang akan melahirkan kekecewaan masyarakat.

Massa PRD juga mengusung poster dan spanduk lengkap dengan lambang PRD. Di antara poster itu antara lain berbunyi "Tolak Pemilu", "Bentuk Pemerintahan Rakyat Sipil", "Tolak Pemilu atau Tetap Miskin", "Pemilu bukan Solusi", "Bentuk Pemerintahan Rakyat Sipil", dan "Tolak Pemilu di Aceh dan Papua."

Koordinator aksi PRD, Andi mengatakan, saat ini elit politik sedang berlomba memperebutkan kekuasaan. Mereka, kata Andi, tanpa hati nurani telah menipu rakyat untuk kekuasaan semata. Sementara rakyat Indonesia sendiri, masih tetap berada di bawah dan miskin.

Yang dibutuhkan rakyat saat ini, kata Andi, masyakat butuh pemerintahan yang sanggup menyelesaikan persoalan-persoalan krusial seperti pemberantasan KKN, mengadili para koruptor, dan menciptakan lapangan kerja bagi rakyat.

Sementara itu, sekitar 50 aktivis yang tergabung dalam Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Yogyakarta juga menggelar ujuk rasa di depan gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dalam aksinya, FPPI menyerukan kepada masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2004.

Sekjen FPPI DIY, Dewa Alamsyah mengatakan, pemilu 2004 hanya akan menjadi ajang konsolidasi dan restorasi kekuatan orde baru untuk kembali ke pentas politik. Padahal, kekuatan orde baru sudah jelas sebagai biang rusaknya tata kenegaraan Indonesia selama ini.

"Permainan politik di Indonesia saat ini justru tidak menunjukkan adanya peningkatan. Para caleg dan mereka yang berebut kursi kekuasaan adalah profil-profil kekuatan status quo. Untuk apa menggunakan hak pilih jika hanya akan menghasilkan penguasa seperti masa Orde Baru," kata Dewa.

Syaiful Amin - Tempo News Room