Banten

DPRD Banten Temukan Penyelewengan Raskin
20 Januari 2004

TEMPO Interaktif, Banten: Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banten menemukan penyelewengan beras untuk orang miskin (raskin) di sejumlah kabupaten dan kotamadya di Provinsi Banten. Bentuk penyelewengan itu adalah raskin dijual kepada yang tidak berhak, terutama para pedagang dengan harga Rp 1.500 - Rp 2.500 per kilogram. Harga resminya hanya Rp 1.000 per kilogram.

Sekretaris Komisi B DPRD Banten Damhir Tampublon, Selasa (20/1), mengharapkan aparat penegak hukum mengusut kasus tersebut hingga tuntas. Kasus raskin yang diajukan ke pengadilan baru sebagian kecil dari kasus-kasus serupa yang tidak terungkap ke permukaan. "Bukti paling kuat yang kami temukan terjadi di Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang. Jatah 480 ton selama 2003 untuk warga miskin di lima desa, tidak pernah dinikmati. Raskin itu dijual ke pedagang
dengan harga Rp 2.500 per kilogram," kata Damhir Tampubolon kepada wartawan di Serang, Selasa (20/1).

Menurut Damhir, Kecamatan Menes memang tercatat tidak pernah menunggak raskin kepada Perum Bulog Subdrive Banten. Petugas mampu menutupi tagihan dari hasil penjualan raskin ke pedagang. Namun warga miskin di lima desa itu tidak pernah menikmati beras murah. "Padahal program raskin diadakan untuk membantu rakyat miskin dari kesulitan hidup akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan," katanya

Camat Menes belum bisa dikonfirmasikan tentang temuan Komisi B DPRD Banten. "Sekarang camatnya baru Pak, baru menjabat beberapa hari. Soal raskin itu tanggung jawab camat lama. Enggak tahu ditempatkan di mana camat lama itu," kata Rukmana staf di Kantor Kecamatan Menes, Pandeglang yang dihubungi melalui telepon.

Sebelumnya, Kapala Bagian (Kabag) Perekonomian Pemerintah Kabupaten Serang, Hudari memang mengakui banyak penyelewengan dalam pelaksanaan program raskin. Bentuk penyelewengan itu adalah raskin dijual per liter bukan per kilogram seperti ketentuan, dengan harga jual
Rp 1.200-Rp 1.500 serta banyak yang diam-diam dijual ke pedagang. Penyebabnya, aparat pelaksana acapkali kekurangan uang untuk menutupi biaya operasional seperti biaya distribusi.

Perum Bulog sendiri hanya menyediakan Rp 10 per kilogram termasuk ongkos hingga ke kecamatan. Dari kecamatan ke desa atau kampung-kampung menjadi tanggung jawab pelaksana. "Tidak mungkin mereka menggunakan uang gaji, ya cara-cara itu yang ditempuh," kata Hudari.

Belum lama ini Perum Bulog Banten menyampaikan data kepada DPRD Banten bahwa tunggakan pembayaran raskin mencapai hampir Rp 4 miliar yang berasal dari 4 kabupaten dan 2
kotamadya, meskipun warga miskin itu membayar tunai raskin. Akibatnya, Perum Bulog mengubah kebijakan, jatah raskin harus dibayar di muka. Selanjutnya, banyak warga miskin di desa yang malah tidak bisa menikmati beras murah.

Menurut catatan Tempo News Room, beberapa kasus penyelewenan raskin yang kini tengah disidangkan di pengadilan antara lain kasus Agun Gunawan, mantan Koordinator Raskin dan Kepala Gudang Dolog Banten yang didakwa telah menyelewengkan uang setoran senilai Rp 2,6
miliar.

Sedangkan kasus mantan Kabag Perekonomian Pemkab Serang Abdul Hanan dan Budi Waluyo, mantan Camat Cikeusal hingga sekarang belum disidangkan. Senin, kemarin, Bendara ikatan Kepala Desa (Ikades) kabupaten Pandeglang Sukma juga diperiksa Polres Pandeglang berkaitan dengan penggelapan 320 ton raskin.

Faidil Akbar - Tempo News Room