Jawa Tengah

Massa PDIP Tolak Bupati Terpilih
05 Desember 2003

TEMPO Interaktif, Solo:Seribuan massa PDI Perjuangan yang tergabung dalam Komite Kongres Rakyat Karanganyar (KRK) Jum'at (5/12) mendatangi Gedung DPRD setempat untuk menolak Surat Keputusan Mendagri yang mengesahkan Rina Iriani-Sri Sadoyo sebagai Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar periode 2003-2008.

Mereka menunggui rapat paripurna DPRD yang membahas terbitnya SK pengesahan tersebut dengan menggelar orasi. "Surat Keputusan Mendagri No 131.33.601 adalah cacat hukum," ujar Koordinator KRK Suyitno dalam orasinya.

Massa datang dari berbagai daerah di sekitar lereng Gunung Lawu dengan mengendarai truk terbuka. Mereka mendapat penjagaan ketat dari Polres Karanganyar yang langsung dipimpin oleh Kapolres AKBP Amrin Remyco.

Seratusan Satgas PDI Perjuangan juga terlihat ikut mengamankan aksi unjuk rasa tersebut. Sejumlah poster yang mereka bentangkan bernada mengecam keputusan Mendagri tersebut, seperti "Depagri Tak Konsisten", "Tolak Rina sebagai Bupati".

Aksi tersebut mendapat dukungan dari sejumlah ormas yang ada di Karanganyar, di antaranya Pemuda Muhammadiyah yang juga menilai SK Mendagri tersebut tidak prosedural serta bernuansa KKN.

Menurut Ketua Pemuda Muhammadiyah Karanganyar Hastana, seharusnya sebelum SK tersebut keluar DPRD Karanganyar melakukan penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam rapat paripurna khusus.

"Kenyataannya rapat paripurna yang digelar pada tanggal 6 Agustus berakhir dengan kericuhan tanpa keputusan apapun," tandasnya.

Pemuda Muhammadiyah juga mendesak Ketua DPRD Karanganyar Sumarso Dhiyono mengundurkan diri karena telah bertindak di luar kewenangannya. Sumarso dituding menyalahgunakan kekuasaannya dengan mengirim surat pribadi yang seolah-seolah sebagai hasil keputusan DPRD ke Mendagri.

Sejumlah massa sempat kisruh tatkala panitia aksi membagikan nasi bungkus. Mereka berebut sehingga membuat barisan yang sebelumnya duduk dengan tertib, buyar berebutan nasi bungkus.

Meski mereka meneriakkan tuntutan agar DPRD mendengarkan aspirasinya, namun tak ada satu pun anggota DPRD yang menemui mereka. Baru setelah rapat paripurna berakhir, Ketua DPRD Sumarso Dhiyono ikut berorasi.

"Saya pribadi menyatakan menolak SK tersebut. DPRD akan menggelar pilkada ulang. Kalau saya berbohong saya boleh diturunkan," ujar Sumarso yang kemudian menutup aksi unjuk rasa tersebut.

Imron Rosyid - Tempo News Room