Banten

LSM Desak Bupati Banten Tolak Penyewaan Pulau
21 Oktober 2003

TEMPO Interaktif, Pandeglang: Direktur Eksekutif Lembaga Swadaya Masyarakat Mentari, Suhanda minta Bupati Pandeglang, Dimyati Natakusmua tidak "pasrah" terhadap keinginan pemerintah pusat yang berencana menyewakan pulau-pulau di Kabupaten Pandeglang, Banten. "Jika penyewaan itu dinilai merugikan masyarakat dan pemerintah setempat, sebaiknya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang menolaknya," katanya di Pandeglang, Selasa (21/10). Hal itu sesuai dengan kewenangan otonomi daerah yang tertuang dalam Undang Undang No.22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah.

Suhanda juga mengingatkan agar pemerintah kabupaten Pandeglang tidak tergiur dengan iming-iming penyewaan pulau-pulau tersebut akan mendatangkan pemasukan bagi pendapatan asli daerah (PAD).

"Lakukanlah penelitian yang komperhensif," kata Suhanda. Karena tidak hanya dampak sosial-budaya masyarakat yang masih agamis saja yang perlu diperhitungkan, tapi juga harus dibuat analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Karena rencananya, pulau-pulau di sana akan dimanfaatkan sebagai obyek wisata atau tempat penyimpanan bahan bakar minyak (BBM) dari Iran.

Sebelumnya, Bupati Pandeglang Achmad Dimyati Natakusumah mengakui pihaknya telah memberikan persetujuan atas penyewaan sejumlah pulau di Kabupaten Pandeglang, terutama tiga pulau di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Ketiga pulau itu adalah Pulau Handeuleum, Peucang dan Panaitan. Rencananya, ketiga pulau itu akan dikelola menjadi taman wisata alam (TWA) dengan sarana dan prasarana yang modern oleh perusahaan yang telah ditunjuk Departemen Kehutanan.

Kegiatan pembangunan taman wisata itu sudah mulai dari Pulau Panaitan. Dari luas pulau 17.000 hektar, sekitar 350 hektar telah dipatok. "Pemerintah pusat, dalam hal ini Departemen Kehutanan juga sudah memberikan izin sebuah perusahaan swasta," katanya Bupati tanpa memberi tahu nama perusahaan tersebut.

Dua pulau lainya adalah Pulau Tinjil dan Deli yang berbatasan dengan Kabupaten Lebak. Menurut Muchrim Karim, Ketua Kepala Dagang dan Industri Daerah Perwakilan Timur Tengah kepada Bupati Pandeglang, pemerintah pusat sudah menyetujui akan menyewakan kedua pulau tersebut untuk penyimpanan BBM dari Iran. Sebagai imbalan penyewaan pulau-pulau itu, selain pemasukan bagi PAD, pemerintah pusat menyerahkan pengelolaan 10.000 hektar hutan lindung yang telah gundul di Gunung Aseupan, Karang dan Pulosari.

Selain itu, pemerintah juga menyetujui Badan Koordinasi Pengelolaan Potensi Daerah (BKP2D) yang juga diketuai Achmad Dimyati Natakusumah dan memiliki kewenangan untuk pengelolaan sumber daya alam di Pandeglang.

Sementara itu, Ketua Fraksi Al-Bantani Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banten, Aap Aptiadi yang dihubungi terpisah mengemukakan, Bupati Pandeglang justru tidak berhak atas kelima pulau yang akan disewakan pemerintah pusat. Pasalnya, kelima pulau berada di luar jarak 12 mil dari pantai. "Sesuai perundang-undangan, pulau tersebut menjadi wewenang pemerintah pusat," katanya.

Menurut Aap, pulau yang berada hingga 4 mil dari pantai, masih merupakan kewenangan pemrintah kabupaten/kota. Dari 4-12 mil, kewenangan pemerintah provinsi. Lebih dari 12 mil, menjadi kewenangan pemerintah pusat. "Tolong beri tahu kepada bupati, jangan main sembarangan mengirimkan surat persetujuan. Baca dulu aturan mainnya," kata Aap Aptiadi.

Faidil - Tempo News Room