Nusa

Gubernur Jawa Barat Minta Sebagian Kewenangan Kabupaten dan Kota
02 Agustus 2003

TEMPO Interaktif, PURWAKARTA: Gubernur Jawa Barat Dany Setiawan, meminta bupati dan walikota di Jawa Barat segera menyerahkan sebagian kewenangan yang belum bisa dilaksanakan ke pemerintah provinsi. Permintaan ini disampaikan Dany di Purwakarta saat berlangsung reuni SMUN 25 Purwakarta, Sabtu (2/8).

Menurut Dany, sejumlah wewenang bupati dan walikota terlantar karena pemerintah kabupaten dan pemerintah kota tak memiliki dana yang cukup untuk melaksanakannya. Maka, Dany meminta bupati dan walikota secepatnya menginventarisir kewenangan selama otonomi daerah bisa dijalankan dan kewenangan yang tak bisa dijalankan. "Kewenangan itu kan perlu dukungan biaya," kilah Dany.

Jika belum mampu, kata Dany, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota mestinya menitipkan kewenangannya ke pemerintah provinsi. Tapi, kenyataannya belum satu pun yang menitipkan. Menurut Dany, bila nanti kabupaten dan kota sudah merasa kuat dan bisa melaksanakanya, pemerintah provinsi akan mengembalikan lagi. kewenangan itu. Tapi, lanjutnya, kalau pemerintah kabupaten dan pemerintah kota keukeuh tidak mau menyerahkannya: "Ya nggak apa-apa."

Dany menolak dinilai melakukan upaya sistematis menggembosi sistim otonomi daerah yang terpusat di pemerintah kabupaten dan pemerintah kota sesuai UU No.22/99. "Oh.. saya tidak setuju kalau otonomi itu digembosi, jangan sampai terjadi," imbuhnya.

Bupati Purwakarta, Lily Hambali, menyangkal pernyataan Gubernur Dany. Menurut Lily, selama ini daerah mampu melaksanakan kewenangan apa pun yang diserahkan pusat dan provinsi. “Tak ada alasan buat menyerahkan atau pun menitipkan kewenangan apa pun kepada pemerintah provinsi atau pun pusat,” tegas Lily. Tapi, kata Lily, masalahnya adalah pemberian kewenangan kepada daerah itu tidak dibarengi dengan pemberian dana.

nanang sutisna-Tempo News Room