Gubernur Jateng: Pemda Harus Talangi Dana Pilkada
Kamis, 03 Maret 2005 | 22:12 WIB

TEMPO Interaktif, Semarang:Gubernur Jawa Tengah Mardiyanto menginstruksikan agar menekan biaya pelaksanaan Pilkada seefisien mungkin. “Bisa dilakukan dengan menghemat anggaran dan pengadaan logistik maupun perlengkapan lainnya tanpa mengurangi kelancaran proses pelaksanaannya,” kata Mardiyanto di hadapan Bupati/Wali Kota Muspida, Satpol PP dan KPUD se-Jateng pada persiapan pelaksanaan Pilkada di Semarang, kemarin.

Mardiyanto mencontohkan, langkah efisiensi bisa dilakukan dengan memanfaatkan logistik sisa Pemilu 2004. Kalau terpaksa harus mengadakan logistik baru, hendaknya dengan bahan baku yang murah.

Gubernur juga mewajibkan seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menalangi anggaran pembiayaan Pilkada dari APBD tanpa menunggu dana APBN. Menurutnya, ini sesuai Keputusan Mendagri Nomor 120-81 tanggal 18 Pebruari 2005 dan surat kawat Mendagri tanggal 24 Pebruari 2005 Nomor 081/439/SJ. Kedua surat itu menyebutkan daerah berkewajiban mengalokasikan seluruh pembiayaan Pilkada APBD terlebih dahulu sambil menunggu dana APBN. Pilkada di Jawa Tengah akan diawali di 11 Kabupaten/Kota minggu terakhir Juni nanti.

Akan halnya KPU Sukoharjo, berencana membuka kotak sumbangan untuk mendanai persiapan Pilkadal apabila sampai pertengahan bulan ini pemerintah setempat tidak segera mengalokasikan anggaran. KPU Sukoharjo harus segera mencetak berbagai formulir seperti pendataan pemilih hingga blanko pendaftaran calon bupati dan wakil bupati. KPU Sukoharjo juga terdesak tenggat untuk segera membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) PP Nomor 6/2004, yakni maksimal 21 hari sejak pemberitahuan habisnya masa jabatan bupati.

"Berbagai jalan sudah ditempuh untuk mendapat dana talangan agar kami bisa melaksanakan tahapan yang kami susun, tapi belum ada jawaban dari Pemerintah Kabupaten,” ujar Ketua KPU Sukoharjo, Khomsun Nur Arif, Rabu (2/3). Padahal, KPU Sukoharjo menetapkan pendaftaran calon dimulai April, sehingga persiapan-persiapannya harus sudah mulai dilakukan sekarang.

Menurut Khomsun, KPU Sukoharjo mengajukan dana talangan melalui anggaran mendahului sebelum APBD 2005 dibahas sebesar Rp 1 miliar. Pilkadal di Sukoharjo bakal diselenggarakan 27 Juni, berbarengan dengan pelaksanaan Pilkadal di 11 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Maret ini, agenda yang harus dikerjakan KPU Sukoharjo adalah melakukan pendataan pemilih melalui pencocokan dan penelitian, pembentukkan PPK dan PPS serta persiapan pendaftaran calon bupati dan wakil bupati. Sementara pembahasan APBD 2005 Kabupaten Sukoharjo diperkirakan baru akan rampung 31 Maret nanti.

Sejauh ini KPU Sukoharjo belum menentukan langkah jika hingga bulan ini tidak ada dana. Apakah mengikuti KPU Solo yang menggadaikan SK atau mencari donatur dengan membuka kotak sumbangan atau keduanya. “Kami tidak mungkin menyerah dengan menghentikan proses pelaksanaan Pilkada," ujar Khomsun.

Idealnya, kata Khomsun Pilkadal diundur tidak pada Juni 2005. Tetapi karena PP Pilkada menyebutkan semua daerah yang jabatan bupati dan wakil bupatinya habis sebelum bulan Juni 2005 dan harus melaksanakan Pilkada paling lambat Juni, mau tidak mau KPUD Sukoharjo pun mengikuti ketentuan. Masa jabatan Bupati Sukoharjo telah habis awal bulan lalu. "Kalau pemerintah bersedia mengeluarkan Perpu sebagai payung hukum, kami memilih mundur. Dananya tidak ada," ujarnya. l yuliawati/sohirin/imron rosyid