Nusa

Penolakan Koalisi Kebangsaan Mengemuka di Rakernas PDIP
Selasa, 28 September 2004 | 21:33 WIB

TEMPO Interaktif, Denpasar:Meskipun rekomendasi Rakernas XII PDI Perjuangan yang dibacakan Sekjen DPP PDI Perjuangan, Sutjipto, mendukung untuk diteruskannya kerja sama sinergis dengan partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Kebangsaan, namun suara utusan DPD yang hadir di Ruang Hai Lai Hotel Inna Grand Bali Beach, Selasa (28/9), tidak secara bulat menyatakan setuju koalisi dilanjutkan.

Roy BB Janis, salah seorang Ketua DPP, ketika keluar dari ruang pertemuan menggambarkan dari 18 DPD yang telah memberikan pandangannya, mayoritas menolak koalisi dilanjutkan.

Rakernas sendiri diikuti oleh utusan (ketua, sekretaris, bendahara) 30 DPD dari 32 DPD yang ada di seluruh Indonesia. Dua DPD yang tidak hadir adalah DPD Gorontalo dan Papua.

Saat Roy BB Janis keluar ruang, pertemuan masih berlangsung. "Mayoritas dari mereka yang sudah
menyampaikan pandangannya menganggap koalisi tidak efektif, sehingga tidak perlu dilanjutkan," kata Roy yang memang kencang menyuarakan dihentikannya koalisi. "Ya, karena memang susah mencampur air dengan minyak."

Arifin Panigoro yang ditemui Tempo saat keluar ruang pertemuan juga mengatakan hal serupa. Menurut Arifin, mayoritas peserta Rakernas menyatakan koalisi tidak perlu diteruskan. "Faktanya hampir di seluruh daerah pasangan Mega-Hasyim kalah," kata Arifin mengutip pernyataan-pernyataan yang terlontar dari peserta Rakernas.

Arifin Panigoro pun melihat sikap para peserta Rakernas sebagai hal yang positif, berani mengemukakan pendapat yang berbeda dengan DPP. "Ibu Megawati pada pengarahannya bilang Koalisi Kebangsaan bersifat permanen sehingga perlu diteruskan. Tapi mayoritas peserta Munas justru menyatakan tidak perlu diteruskan," jelas Arifin Panigoro.

Berdasarkan data yang diperoleh Tempo, paling tidak enam DPD yang bersuara cukup keras menolak dilanjutkannya koalisi. Sementara itu, utusan Jawa Timur, di samping meminta DPP untuk mempertimbangkan kembali perlunya koalisi, juga menyebutkan adanya keuntungan yang didapat dari adanya koalisi.

Di DPRD Kabupaten Probolinggo, PDI Perjuangan hanya memiliki tujuh kursi. Tapi berkat sokongan partai-partai yang tergabung dalam koalisi, kader PDI Perjuangan bisa menduduki kursi Ketua DPRD setempat.


Jalil Hakim - Tempo