Bali

Polisi Awasi Pengelola BDB
16 April 2004

TEMPO Interaktif, Denpasar: Kepolisian Bali terus mengawasi para pengelola Bank Dagang Bali, meskipun belum menginterograsi mereka. "Memang yang menjadi penyelidik utama Mabes Polri, tapi kita punya kewajiban monitoring terhadap orang-orang yang sudah masuk daftar cekal," kata Direktur Reserse dan Kriminal Polda Bali Komisaris Besar Polisi Boy Salamuddin, saat dihubungi Jumat (16/4).

Menurut Boy, pengawasan terhadap mereka perlu dilakukan selain untuk kepentingan penyidikan, juga untuk melindungi para petinggi BDB dari pihak-pihak yang merasa tidak puas atas keputusan penutupan BDB. "Pihak-pihak yang tidak puas juga bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi asetnyapun kita awasi dan lindungi," sambungnya.

Namun saat ditanya kepastian pemeriksaan terhadap orang-orang yang dicurigai terkait dengan kasus BDB, Boy mengelak. "Wah, kalau itu sudah masuk ke substansi penyidikan. Sekali lagi, itu wewenang Mabes. Kalau Mabes
perintahkan kami untuk memeriksa, Polda Bali wajib membantu," tangkisnya.

Tuntut Pesangon

Sementara itu, sekitar empat ratus karyawan BDB menuntut agar pemilik Bank Dagang Bali (BDB) I Gusti Made Oka, mau bertanggung jawab atas nasib mereka, terutama tetang pembagian pesangon. Mulai pagi, mereka berkumpul di depan Dinamis Garmen (salah satu perusahaan milik BDB).

Mereka meminta Oka mau membayar pesangon karyawan lima lipat dari aturan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13
tahun 2003, pasal 156 yang mengatur tentang pembayaran pesangon.

Menurut wakil karyawan BDB Anak Agung Sudipta Panji, besarnya permintaan karyawan itu karena selama mereka bekerja struktur gaji yang dibayar sangat rendah. "Bahkan kami bisa pastikan tidak ada standar gaji di BDB yang jelas. Saya saja, dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Cabang Pembantu di Beraban
Tabanan, hanya digaji Rp 1,7 juta," beber Panji.

Bahkan dia mengungkapkan, tidak ada satu karyawanpun yang mendapat tunjangan termasuk cuti dan perumahan. "Untuk itu, kami menuntut agar Pak Oka mau
membayar pesangon sesuai tuntutan kami. Karena usia rata-rata karyawan tidak kompetitif untuk mencari kerja ke tempat lain," ungkap Panji.

Pertemuan antara karyawan dan Oka dijadualkan pada 21 April mendatang. Karyawan akan didampingi Dinas Tenaga Kerja Kota Denpasar.

Oka sendiri sudah diultimatum Disnaker dan karyawan agar segera memenuhi kewajiban membayar hak karyawan

PHK

Meski status karyawan BDB belum di-PHK, namun muncul surat yang menyatakan mereka sudah bukan karyawan BDB lagi. Hal ini diketahui setelah Tempo News Room menemui Kepala PT Jamsostek Bali John Kelleng.

Dia mengaku sudah menerima surat mengatasnamakan petinggi BDB, yang menyatakan karyawan mereka sudah tidak bekerja lagi di bank itu. "Surat itu sudah kami terima Senin (12/4) lalu. Dua orang yang menandatangini surat itu," ungkapnya.

Karena itu, Kelleng kemudian mencairkan Jaminan Hari Tua (JHT) kepada 535 orang yang terdaftar menjadi anggota Jamsostek dari 638 total karyawan. Hari ini pihaknya sudah mencairkan pesangon untuk 300 karyawan,
dengan jumlah santunan bervariasi antara Rp 1,5 juta sampai Rp 10 juta. "Setelah kami hitung, kewajiban Jamsostek untuk membayar santunan JHT kepada
seluruh karyawan BDB sebesar RP 2,7 miliar," beber Kelleng.

Raden Rachmadi - Tempo News Room