Denpasar

PDIP Bali Kembali Panggil Gubernur dan Bupati
24 Pebruari 2004

TEMPO Interaktif, Denpasar: Untuk persiapan kampanye Pemilu 2004, Selasa (24/1), DPD PDI Perjuangan Bali kembali memanggil Gubernur Bali dan para bupati plus walikota. Tujuannya, untuk meminta masukan mengenai bahan kampanye serta pembiayaannya.

Pertemuan berlangsung tertutup di kantor PDIP Jl. Banteng Denpasar, yang dipimpin Ketua DPD Ida Bagus Putu Wesnawa. Gubernur Bali Dewa Made Beratha belum tampak hadir sampai pertemuan dimulai. Sedang bupati yang hadir antara lain Bupati Badung Tjok Ratmadi, Bupati Jembrana Gde Winasa, Bupati Bangli Nengah Arnawa, Bupati Karang Asem Gde Sumantara, Bupati Gianyar AA Beratha. Bupati Tabanan mengirimkan wakilnya, sementara Bupati Klungkung dan Wali Kota Denpasar tidak hadir dan tak mengirimkan wakil.

Juru bicara DPD Wayan Sutena mengungkapkan, pertemuan itu memantapkan komitmen gubernur dan bupati yang berasal dari kader PDIP. ?Mereka kami minta untuk membawa bahan dan data mengenai keberhasilan pembangunan di wilayahnya,? tegasnya. Bahan-bahan itu nantinya akan diolah menjadi materi kampanye PDIP dan akan disuarakan oleh para jurkam.

Mengenai adanya Bupati yang menolak untuk menjadi jurkam, menurut Sutena, tidak akan dipermasalahkan. Yang penting, tegas dia, adalah adanya komitmen untuk memenangkan PDIP. Mereka mungkin akan lebih banyak ditampilkan di kalangan internal PDIP daripada ditampilkan dalam kampanye massa. Di Bali sendiri, Sutena mengklaim, 8 bupatinya adalah kader PDIP. ?Minusnya hanya di Buleleng,? tegasnya.

Sutena menegaskan, tekat PDIP untuk menjadikan kader-kadernya di eksekutif sebagai ujung tombak dalam kampanye bukanlah hal yang menyalahi aturan. Ia menantang parpol-parpol lain yang mempermasalahkan taktik PDIP itu untuk menunjukkan pelanggaran apa yang dilakukan oleh PDIP. Selain itu, tegas dia, PDIP pun menjamin kader-kadernya tidak akan menggunakan fasilitas negara.

Selain materi kampanye, pertemuan yang kedua kalinya itu adalah untuk membahas perkiraraan dana kampanye serta sumber dana dari PDIP. Sayangnya, Sutena menolak menyebutkan, apakah para bupati akan dikenai kewajiban menyetor uang dalam jumlah tertentu. ?Itu sukarela saja dan mereka menyatakan bersedia membantu,? katanya. Kebutuhan dana untuk kampanye sendiri terhitung lumayan besar. ?Sebagai gambaran untuk kampanye di media massa kita ajukan anggaran Rp 200 juta,? tegasnya.

Ditanya soal strategi PDIP agar pemilihnya tidak salah mencoblos, Sutena menyebut, tidak akan menyuruh pemilih mencoblos gambar saja. Namun, tegasnya, partai akan mengkampanyekan, daripada bingung memilih nama calon legistatif dan tanda gambar, lebih baik mencoblos tanda gambar saja. Pasalnya, tegas dia, 60 persen pemilih di Bali adalah dari kelompok buta huruf sehingga dikhawatirkan akan salah mencoblos kalau harus mencoblos dua kali.

Pertemuan Gubernur dan para bupati rencananya akan dilaksanakan secara rutin menjelang dan selama pelaksanaan kampanye pemilu. Pada pertemuan pertama, Gubernur Bali I Dewa Made Beratha juga hadir dan menyampaikan komitmen untuk berkampanye bagi PDIP. Alasannya, ketika maju ke kursi gubernur dia didukung PDIP.

Rofiqi Hasan - Tempo News Room