Pemerintah Bilang Sekolah Gratis, Kenyataan Lain di Lapangan
Sabtu, 23 Juli 2005 | 18:49 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah mengharapkan dana kompensasi Bahan Bakar Minyak untuk memberikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bisa cair Agustus mendatang. "Harusnya sangat bisa, karena sudah disetujui dalam APBN Perubahan lalu,"kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sri Mulyani di Jakarta.

Sri mengakui, lambatnya pengucuran BOS yang merupakan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) di bidang pendidikan, disebabkan harus melalui prosedur yang berbelit. Menurutnya, berdasarkan Undang-undang,untuk mengubah alokasi anggaran harus dibahas bersama DPR. "DPR minta perubahan yang sangat besar,"katanya.

Semula, pemerintah menghendaki bantuan segera diberikan kepada masyarakat dalam bentuk biaya operasional pada sekolah-sekolah tertentu agar menjadi sekolah gratis. Apalagi, pemerintah sudah mendapatkan selisih harga minyak dari $24 per barel menjadi $35 per barel pada awal Maret lalu sampai sebelum harga minyak meningkat menjadi $60 per barel, Juni lalu.

Menurut Kepala Bappenas pemerintah sebenarnya sudah lama membuat konsep sekolah gratis. Sejak 1993, BOS sudah diberikan dalam bentuk SPP sekolah. "Tapi sekolah-sekolah tetap memungut iuran murid sebagai biaya operasional sekolah,"ujarnya.

Ternyata, menurut Sri Mulyani, banyak sekolah berpandangan pungutan sekolah lebih banyak diperoleh dari penggantian biaya operasional yang diberikan pemerintah. Akibatnya, banyak sekolah yang memilih mengembalikan bantuan itu agar tetap memungut iuran murid. Padahal, pemerintah mengharapkan BOS tetap diterima sekolah untuk membebaskan pungutan bagi murid yang tak mampu.

Sri menilai, masyarakat berharap banyak dari istilah sekolah gratis. "Ada masyarakat yang merasa kok di sekolah ini masih memungut sehingga mereka janji pemerintah menjadi tidak nyata,"katanya. Sebenarnya, pengertian sekolah gratis versi pemerintah adalah memberikan penggantian biaya operasional sekolah.

Memang di lapangan, sekolah tetap memungut uang kepada anak sekolah. Di SD Negeri Parung Bingung 02, Meruyung, Depok, misalnya, seorang pembantu rumah tangga mengeluh karena tetap dimintai Rp 500 ribu untuk anaknya yang masuk SD, dan Rp 30 ribu perbulan untuk anak yang kelas III. "Sekolah gratis dari pemerintah itu bohong,"kata Sri Komariah.

Istiqomatul Hayati

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development >>selengkapnya ::