Warga Mojokerto Buka Posko Tolak Perpres 36/2005
Jum'at, 22 Juli 2005 | 15:57 WIB

TEMPO Interaktif, Mojokerto:Warga Mojokerto membuka Posko Tolak Perpres No 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Hingga, Sabtu (22/7) Posko yang dibuka di sejumlah tempat di Mojokerto ini telah mengumpulkan 698 tanda tangan warga Mojokerto dan memberikan surat kuasa mengajukan gugatan uji materiil terhadap Perpres itu.

Menurut Syafruddin Ngulma Sumeulue, bekas Direktur Walhi Jawa Timur, hampir semua penggugat sependapat gugatan adalah sebagai upaya sadar menggunakan hak warga negara yang dilindungi undang-undang. Ini sekaligus membudayakan upaya hukum dalam menyelesaikan segala persoalan. "Mereka sama sekali tidak yakin Mahkamah Agung RI akan mengabulkan permohonan uji materiil tersebut. Alasannya, semua instansi penegak hukum di Indonesia lebih kental sebagai alat kekuasaan dan pembela kepentingan pemilik modal dari pada membela kebenaran dan keadilan,"katanya.

Mereka yang membubuhkan tanda tangan terdiri dari berbagai latar belakang. Mulai dari petani, buruh, pegawai negeri sipil dan yang lainnya. Menurut Syafrudin, jika akhirnya gugatan judicial review Perpres No. 36/2005 ditolak Mahkamah Agung, konsekuensinya akan sangat buruk bagi rakyat. "Ratusan ribu orang di negeri ini terancam kehilangan hak atas tanahnya. Ini dipastikan akan memicu konflik sosial yang sulit dibayangkan,"katanya.

Sunudyantoro

Dari Arsip Majalah TEMPO • Surat Pembaca | 28 Maret 2005 • Menyelamatkan Dokumen dari Lumpur Tsunami | 21 Maret 2005 • Hanya Tanah Harta Kami yang Tersisa | 28 Pebruari 2005 • Tanah Soeharto: Diukur, Didata, Lalu...?  | 27 Oktober 1998 • Tekad untuk Mengatasi Salah Kaprah  | 06 Oktober 1998 • Setelah Sewindu Dibabat Pengusaha  | 31 Mei 1999 • Tanah, Petani, dan Kekerasan  | 19 Januari 1999 • Dalam Bayang-Bayang Pengusiran  | 07 Juli 2003 • Berebut Tanah Sriwedari  | 29 Juni 2003 • Diultimatum, Warga Serahkan Tanah  | 09 Juni 2003 >>selengkapnya ::

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development >>selengkapnya ::

INDEKS BERITA LAINNYA :

Pilih Kejaksaan Agung Akan Eksekusi Aset Eddy TansilPolisi Tangkap Dua Direksi PT BroklinMenhan Akui Dana Perawatan Alusista TNI Sangat KecilPresiden: Kejagung Perlu Reformasi InternalPresiden Minta Jaksa Agung dan Kapolri TegasMenkes Pastikan Masyarakat Tak Resahkan Flu BurungKPK Geledah Ruang Kerja Rusadi KantaprawiraPresiden Buka Musyawarah Nasional KagamaPartai Politik LokalKejaksaan Akan Tolak Kesaksian Tambahan Pengacara CorbyKPK Akan Periksa Pejabat di Ditjen AnggaranKetua MA Izinkan KPK Periksa Dua Hakim Kasus PutehPresiden: Timtas Tipikor Lembaga KoordinasiPresiden Anugerahkan Penghargaan Satya LencanaKapolres Tebing Tinggi DicopotMalaysia Serahkan Hukuman Cukong Illegal Logging ke IndonesiaJusuf Kalla Fasilitator Islah PBRSonson Basar Dilantik Jadi Kepala Pengadilan Militer UtamaKajati SuMut : Tak Ada Tahanan Luar Buat Tersangka KorupsiNegara Dinilai Langgar Hak Asasi Manusia dalam Pembatasan Jam SiarLSM: Pemerintah Beri Peluang Privatisasi AirIsteri Korban Kecelakaan Tugas Wignyo Pingsan TerusKasus Sengketa Pilkada Disidangkan di Mahkamah AgungKorban CN-235 Dipulangkan ke Daerah Masing-MasingMenneg BUMN Minta Petunjuk Jaksa Agung Terkait Kasus PT DI