Presiden: Kejagung Perlu Reformasi Internal
Jum'at, 22 Juli 2005 | 14:33 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan upaya menegakkan hukum harus dimulai dengan reformasi internal di tubuh Kejaksaan Agung. Ia berharap reformasi tersebut tidak perlu berhenti sehingga secara nasional dapat mewujudkan pemerintahan yang baik.

Saat memberikan sambutan pada acara Hari Bhakti Adhiyaksa ke-45 di Kejaksaan Agung, Jumat (22/7), ia mengucapkan terima kasih dan berharap prestasi Kejaksaan Agung dapat ditingkatkan terus. Namun Presiden Yudhoyno juga menyoroti beberapa kelemahan antara lain mentalitas aparatur negara, etika profesionalisme dan kinerja, dan pengawasan internal. "Harus ada sanksi yang tegas dan adil," ujarnya.

Harapan masyarakat terhadap aparat pekerja hokum, kata Presiden, sangat tinggi, tapi di sisi lain kinerja aparat hukum masih lemah. "Pelaksanaan masih jauh dari harapan, di sana sini masyarakat tidak merasakan keadilan," katanya.

Penegakan hukum, lanjut Presiden, berimplikasi di berbagai bidang. Dalam bidang ekonomi, usaha dan investasi sulit berkembang karena para pengusaha merasa tidak ada kepastian hukum. Dalam bidang politik, ketidakpastian hukum akan membuat kekuatan dan kekuasaanlah yang berlaku.

Di bidang sosial, masyarakat tidak merasa tentram karena tidak ada ketertiban. Bidang keamanan, ujarnya, masyarakat merasa tidak aman karena kejahatan terjadi di depan mereka tanpa ada tindakan tegas. "Masa depan negara suram jika hukum tidak ditegakkan," ujarnya. Astri Wahyuni