LSM: Pemerintah Beri Peluang Privatisasi Air
Kamis, 21 Juli 2005 | 20:58 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat menilai Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2005 tentang pengembangan sistem penyediaan air minum, memberikan peluang kepada kalangan swasta untuk melakukan privatisasi air.

“Dalam aturan tersebut pemerintah membolehkan swasta yang mengelola air untuk mengambil keuntungan, padahal air merupakan hak asasi setiap orang,” ujar Prakarma Raja Siregar, Manager Konservasi Air Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, kepada Tempo, Kamis (21/7).

Raja menilai, dalam aturan tersebut juga tidak diatur soal pembatasan peran swasta dalam pengelolaan air. “Peraturan tersebut memberikan hak kepada swasta untuk melakukan privatisasi air jika pemerintah belum dapat menyediakannnya secara terbatas,” ujar Raja.

Selain aturan tersebut, Raja menilai penolakan Makamah Konstitusi atas permohonan uji materil UU No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, sama dengan memberi kekuasaan kepada swasta untuk menguasai sumber air. “MK menilai pemberian hak kuasa kepada swasta sama saja dengan ijin, jadi bisa dicabut setiap saat. Padahal hak kuasa sama dengan memberi kekuasaan, sedangkan penggunaan air seharusnya tidak perlu menggunakan ijin,” tukas Raja.

YUDHA SETIAWAN

Dari Arsip Majalah TEMPO • Ketika Logam Mudah Keropos | 28 Maret 2005 • Bisnis Sepekan | 28 Maret 2005 • Simpang-Siur Bisnis Basah | 21 Maret 2005 • Bukti, Bukan Hanya Berita | 24 Januari 2005 • Air Prancis, Air Inggris di Jakarta  | 29 Desember 1998 • Terkatung-katung di Umbulan | 01 November 2004 • Ganjalan Menjelang Paripurna  | 15 Desember 2003 • Surat Pembaca | 24 November 2003 • Lika-Liku Air Mengalir  | 17 Mei 2004 • Ketika Air Harus Memihak  | 22 September 2003 >>selengkapnya ::

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development           Mengecek Kadar Air >>selengkapnya ::

INDEKS BERITA LAINNYA :

Pilih Isteri Korban Kecelakaan Tugas Wignyo Pingsan TerusKasus Sengketa Pilkada Disidangkan di Mahkamah AgungKorban CN-235 Dipulangkan ke Daerah Masing-MasingMenneg BUMN Minta Petunjuk Jaksa Agung Terkait Kasus PT DITerkait DAU, Sekjen Depag Kembali Diperiksa Mabes PolriKPU Raih Penghargaan Internasional Soal Kampanye Pemilu DamaiPesawat CN-235 Jatuh di Aceh Tewaskan Tiga Perwira TNI-ADTim Monitoring Aceh Tak Boleh BersenjataPemerintah Terima Bantuan Obat Flu BurungUni Eropa Janji Tidak Kirim Tentara ke AcehDua Hakim Diperiksa KPK Berkaitan Kasus Penyuapan PoponMA Hanya Terima Keberatan Penetapan SuaraPemerintah Musnahkan Unggas dan Ternak di Tiga ProvinsiMuhammadiyah Tak Akan Keluarkan Fatwa Soal AhmadiyahBantuan Keuangan Parpol Bermasalah Dititipkan ke Pengadilan196 Babi di Tangerang DimusnahkanJaksa Agung Keluhkan Opini Kasus MandiriBursah Minta Dana Politik Turun ke PBR ZainuddinIndra Jati Sidi Digusur Diam-diamPara Anggota DPR Lanjutkan Rencana Keluar NegeriJaksa Agung Bisa Kesampingkan Perkara Pelaku Korupsi yang KooperatifVirus Flu Burung Menular Melalui UnggasKecewa Majelis Hakim, Korban Stigma PKI Lapor ke MAPengacara Corby Hadirkan Guru Besar UI Sebagai Saksi AhliKetua Umum KNPI Diperiksa Terkait Aliran DAU