Program Penghematan Bahan Bakar Dikritik
Kamis, 14 Juli 2005 | 13:52 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Sejumlah tokoh agama, ekonom, intelektual, dan seniman yang tergabung dalam Forum Peduli Bangsa menyatakan prihatin atas kelangkaan bahan bakar minyak. Namun, mereka menilai langkah pemerintah untuk mengatasinya tidak memecahkan masalah.

Forum menilai, penghematan energi melalui pengurangan pemakaian listrik memang perlu tapi tidak mendesak. "Akar permasalahnnya sebenarnya bukan di sini," kata H.S. Dillon, salah satu anggota Forum, dalam konferensi pers di gedung Konferensi Wali Gereja (KWI) Jakarta, Kamis (14/7).

Kelangkaan bahan bakar, menurut Forum, adalah akumulasi dari sejumlah persoalan energi dan ekonomi yang tidak mampu ditangani pemerintah. Alasannya, kebijakan liberalisasi migas menunjukkan bahwa pemerintah lebih memilih "menjalankan aspirasi pemilik modal internasional daripada melindungi sumber daya milik rakyat".

Menurut Forum, liberalisasi menuntut harga bahan bakar harus dinaikkan "agar pemodal asing segera dapat masuk guna mengeruk keuntungan". Bahkan, pemerintah dengan sengaja menciptakan sistem agar pemodal asing tersebut dapat menggunakan aset Pertamina.

Jumlah mobil pribadi yang membludak setiap tahun, menurut mereka, sumber pemborosan dan ketidakproduktifan penggunaan bahan bakar. "Perlu pembatasan impor mobil dan menerapkan pajak progresif setinggi-tingginya," demikian menurut mereka.

Peneliti dari Sugeng Saryadi Syndicate, Sukardi Rinakit, menambahkan, Presiden Yudhoyono tidak bisa menjalankan mandat 60 persen rakyat yang memilihnya. Padahal, menurut dia, sebagai pemimpin yang dipercaya penuh oleh rakyatnya tidak perlu ragu-ragu mengambil keputusan terbaik. Agus Supriyanto

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development >>selengkapnya ::