Komisi XI Bentuk Panja Pendidikan
Rabu, 06 Juli 2005 | 05:34 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Komisi X DPR berencana membentuk panitia kerja penyelenggaraan, pendanaan, dan peningkatan mutu pendidikan. Menurut Wakil Ketua Komisi X dari Partai Golkar, Anwar Arifin, panja ini terbentuk atas permintaan Kepala Bappenas.
"Kepala Bappenas Sri Mulyani meminta agar DPR membentuk panja peningkatan mutu dan pendanaan ketika rapat dengan kami,"ujarnya.

Selain itu, pembentukan panja ini bertujuan untuk memperjelas pembagian anggaran antara pusat dan daerah.
"Sebenarnya panja ini bertujuan agar daerah dapat mengatur anggarannya sendiri bukan di drop lagi dari pusat,"ujarnya. Selama ini pemerintah pusat menguasai semua anggaran yang ada. Seperti Dirjen Pendidikan Tinggi mengelola dana Rp. 1,2 triliun dan untuk Dirjen Pendidikan Dasar Menengah sekitar RP. 2,5 triliun.

Sedangkan Masduki Baidowi anggota komisi X dari PKB menyatakan panja ini bertujuan agar pendidikan mendapat perhatian yang serius. "Yang utama menginginkan agar semangat pendidikan menjadi leading sektoral pembangunan menengah,"ujarnya.

Pembentukan panja ini juga untuk memperbaharui komitmen pemerintah memenuhi konstitusi tentang pendidikan. "Ini untuk mempertegas dan memperbaharui komitmen yang ada agar anggaran untuk pendidikan dalam APBN sebesar 20 persen,"kata Masduki.

Dengan adanya panja ini, Anwar berharap otonomi daerah dapat dilaksanakan secara penuh. "Selama ini daerah semacam diberi belas kasihan pusat, artinya ada ketergantungan dengan pemerintah pusat,"ujarnya.

Selain itu, dengan sistem ini kadang pemerintah pusat memberikan bantuan tidak sesuai kebutuhan daerah. "Pemerintah memberikan dalam bentuk block grant, kadang daerah membutuhkan untuk rekontruksi bagunan, namun yang diberikan untuk buku,"ujar Anwar.

Ia berharap daerah diberikan anggaran lebih besar lagi untuk operasional pendidikan. "Kalau bisa 70 persen anggaran diberikan ke daerah, pusat hanya dalam manajemen pendidikan saja sekitar 30 persen,"kata Anwar.

Intinya untuk mewujudkan komitmen yang ada selama ini dalam bentuk kebijakan, manajemen, dan keuangan. Baidowi menilai lemahnya pendidikan Indonesia karena penerapan strategi pembangunan yang salah. "Kegagalan kita karena pembangunan Indonesia menitikberatkan sektor ekonomi, sedang Malaysia menitikberatkan pada pembangunan SDM," ujarnya. Selain itu juga karena besarnya kasus korupsi dan kebijakan pendidikan yang tidak konsisten.

Yudha Setiawan

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development >>selengkapnya ::