Anwar Nasution Minta UU Tentang BPK Diamandemen
Rabu, 29 Juni 2005 | 20:45 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengusulkan amandemen terhadap Undang-undang Nomor 5 tahun 1975 tentang BPK. Usulan ini karena peraturan tersebut belum pernah diamandemen sejak dikeluarkan pada 1975.

Menurut Ketua BPK Anwar Nasution, pembuatan Undang-undang tersebut pada saat itu, berada pada sistem orde baru yang otoriter. "Sekarang ini, kan, sudah reformasi. UUD kita sudah beberapa kali diamandemen,"kata Anwar menjelaskan pentingnya amandemen tersebut.

Sebagai lembaga yang bebas dan mandiri, BPK sudah seharusnya tidak diperlakukan seperti pada zaman dahulu. Menurut Anwar, dengan amandemen tersebut, nantinya, tidak ada intervensi ke institusi pemeriksa keuangan ini. "Apakah oleh Presiden, Ketua DPR, atau Mahkamah Agung,"katanya.

Independensi tersebut juga harus tercermin didalam organisasinya. Saat ini, organisasi BPK masih terikat dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara oleh karena karyawan BPK merupakan pegawai negeri. Menurut Anwar, seharusnya dihindari.

Selain itu dalam amandemen tersebut, akan diusulkan perpanjangan masa jabatan ketua atau anggota BPK. "Harus lebih lama dari Presiden. Kalau nggak, dia (Presiden) bikin kawannya disini,"katanya.

Muhammad Nafi

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development           Anwar Nasution dan AM Hendropriyono Anwar Nasution, Syahril Sabirin dan Miranda Goeltom >>selengkapnya ::