LSM: Draf Kurikulum Sejarah Mengandung Konspirasi
Kamis, 23 Juni 2005 | 15:52 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Lembaga swadaya masyarakat (LSM) menilai draf kurikulum mata pelajaran sejarah tahun 2004 yang sedang diujicobakan kepada siswa sekolah dasar hingga sekolah menengah atas mengandung konspirasi.

“Untuk memutihkan eks-PKI dan neo-PKI,” kata Arukat Djaswadi, Ketua Center for Indonesian Communities Studies (CICS), usai rapat koordinasi pembahasan kurikulum sejarah, di kantor Menko Kesra Jakarta, Kamis (23/6).

Arukat menjelaskan, dalam draf tersebut terjadi penggelapan sejarah pada kurikulum karena tidak memuat pemberontakan PKI Madiun 1948 dan G 30 S/PKI 1965.

Arukat melihat konspirasi tersebut bertujuan agar eks-PKI dan neo-PKI memiliki justifikasi dan legitimasi yang lebih luas setelah UU No. 12 tentang Pemilu pasal 60 huruf g dicabut oleh Mahkamah Konstitusi.

“Hal ini terkait dengan tuntutan eks-PKI melalui LPR KROB yang diketuai Rubka Tjiptaning (anggota DPR Komisi IX dari Fraksi PDIP),” katanya. Arukat menyayangkan sikap DPR yang ternyata baru mengetahui bahwa di dalam draf kurikulum tersebut tidak dicantumkan pemberontakan G 30 S/PKI. “Setelah kami beritahu mereka baru mengetahui dan mulai ribut,” katanya.

Menko Kesra Alwi Shihab sendiri mendukung pencantuman kasus PKI di dalam draf kurikulum yang akan disempurnakan oleh BSNP. “Harus dipaparkan secara jelas. Itu gunanya BSNP, menghimpun tokoh-tokoh sejarah lalu disusun (kurikulum 2004). Jangan sampai ada fakta sejarah yang ditinggalkan,” kata dia.

Menteri Pendidikan Nasional Bambang Soedibyo menjelaskan, uji coba kurikulum sejarah selanjutnya akan dihentikan hingga BSNP mengeluarkan standar kompetensi untuk mata pelajaran sejarah. “Khusus untuk sejarah saja, mata pelajaran lain tetap menggunakan kurikulum 2004,” katanya.

ami afriatni

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development >>selengkapnya ::