Mendagri: Dana Hambat Pemilihan Kepala Daerah
Minggu, 05 Juni 2005 | 13:13 WIB

TEMPO Interaktif, Karanganyar:Menteri Dalam Negeri Moch. Ma'ruf mengakui masih ada kendala dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Kendala utama adalah masalah pembiayaan, karena biaya yang dibebankan pada APBN belum selesai pembahasannya.

Dari evaluasi sementara, kata Ma'ruf, pelaksanaan Pilkada di Kutai Kertanegara berjalan aman, tertib dan demokratis. "Memang ada pengulangan, tapi hanya di satu TPS, wajar, karena baru pertama kali. Tetapi itu sebenarnya tidak berpengaruh terhadap hasilnya karena selisihhnya hanya 11 suara," ujar Mendagri kepada wartawan di Balai Desa Bangsri, Kecamatan Karanganpandan, Karanganyar, Minggu (5/6).

Di sejumlah daerah, persiapan pelaksanaan Pilkada tersendat karena dana untuk membiayainya belum tersedia. Bahkan Panwas Pilkada Jember mengeluarkan ancaman akan memboikot Pilkada karena mereka belum mendapatkan dana operasional.

Sementara itu mengenai netralitas pegawai negeri, Mendagri mengatakan sejauh ini dari laporan Desk Pilkada yang dibuka 24 jam baru menemukan indikasi-indikasi adanya pegawai negeri yang tidak netral. Ma'ruf tidak menyebutkan daerah maupun bentuk ketidaknetralannya, tetapi dia mengaku telah mengeluarkan peringatan terhadap pegawai negeri yang diindikasikan tidak netral.

"Kita awasi mereka sampai ke daerah-daerah, kalau ada yang tidak netral akan ditindak tetapi karena baru indikasi dikasih peringatan," tegasnya.

imron rosyid/anas syahirul

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development           Yogie SM Gubernur NTB >>selengkapnya ::