Prabowo dan Sjafrie Tak Penuhi Panggilan Komnas HAM
Jum'at, 03 Juni 2005 | 19:03 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Letnan Jenderal Sjafrie Sjamsuddin dan Letjen (pur) Prabowo Soebijanto tidak memenuhi panggilan Tim Penyelidikan Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Komnas HAM mengaku kecewa dan akhirnya melayangkan surat panggilan yang kedua kepada mereka, sore ini juga.

Rencananya Jumat sehari ini Komnas HAM akan meminta keterangan secara berurutan Wiranto, Prabowo, dan Sjafrie terkait kasus pelanggaran HAM pada peristiwa penghilangan orang paksa tahun 1997-1998. "Kami memanggil untuk minta keterangan mereka untuk klarifikasi bukan proses penuntutan dalam proses projustisia,"kata Ruswiati Suryaputra, ketua tim penyelidikan kepada wartawan, Jumat (3/6) di kantor Komnas HAM.

Prabowo dan Syafrie, tidak memberikan jawaban maupun konfirmasi hadir atau tidaknya mereka ke kantor Komnas HAM hari ini, sedangkan Wiranto bersikap kooperatif dan menyatakan kesediaannya untuk memenuhi panggilan tim penyelidik. "Beliau (Wiranto) telah dikonfirmasi dan mengirimkan balasan tidak bisa hadir pada hari ini karena waktu yang terlalu mepet tapi menjanjikan minggu depan, akan datang ke Komnas HAM,"ujar Ruswiati.

Menurutnya Ruswiati, kalau sampai tiga kali diundang mereka tidak memenuhi, Komnas HAM akan meminta bantuan pengadilan agar memaksa mereka datang. "Kami akan gunakan aturan pasal 95 Undang-undang Hak Asasi Manusia," ujarnya. Pasal itu berbunyi apabila seseorang yang dipanggil tidak datang dan atau menolak memberikan keterangan, Komnas HAM dapat meminta bantuan kepada pengadilan untuk pemenuhan panggilan secara paksa sesuai dengan ketentuan perundangan.

Apalagi, sejak awal tim penyelidik ini terbentuk sudah mendapatkan restu presiden untuk memanggil anggota TNI/Polri dalam membantu proses penyelidikan kasus penghilangan orang di awal reformasi itu. "Presiden merestui dan menyatakan untuk menyampaikan pada Panglima TNI bahwa saya sudah menghadap presiden dan meminta kami meneruskan proses ini,"kata Ruswiati.

Menurut Kepala Babinkum Mayjen FX James Sukiman, panggilan Komnas HAM tidak sah dan cacat hukum, dan karenanya prajurit TNI berhak untuk tidak menghadirinya. Menurutnya pemanggilan ini tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang baik UU 26/2000 tentang pengadilan HAM maupun UU 39/1999 tentang HAM. "Undang-undang 39/1999 bersifat tidak berlaku surut padahal dalam misi tim itu disebutkan kasus pada tahun 1997-1998,"kata Sukiman, Jumat (3/6).

Komnas HAM, menurut Ruswiati, telah menyelidiki dan mendapatkan fakta-fakta penghilangan orang yang tersistematis yang mengerucut para pelaku-pelakunya. "Komnas HAM hanya memberi kesempatan pada anggota TNI untuk menjelaskan apa sebenarnya terjadi," katanya. Sebab selama ini, Komnas HAM hanya menerima informasi dari korban, keluarga korban dan data dari Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).

Agus Supriyanto

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development           Korban Peristiwa Tanjung Priok M Noer Muis dan Eurico Guterres >>selengkapnya ::