LSM Minta Audit Peredaran Senjata di Poso
Senin, 30 Mei 2005 | 13:59 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Sejumlah lembaga swadaya masyarakat, yakni PBHI, Kontras, Elsham, dan Poso Crisis Center, menuntut pemerintah secara sungguh-sungguh mengaudit peredaran senjata dan bahan peledak oleh TNI dan Polri di Poso, Sulawesi Tengah.

Menurut mereka, banyak ditemukan senjata, mesiu, dan bahan peledak beredar gelap di wilayah itu. "Selama ini pengungkapan kasus-kasus hanya bersifat simbolik saja," kata M. Arfiandi Fauzan, Sekretaris Badan Pengurus PBHI, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (30/5).

Ia menilai, aparat serius hanya ketika terjadi peristiwa. Namun, satu-dua pekan setelahnya adem-ayem lagi. Ia lalu menunjuk daftar panjang persoalan yang ditangani Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah sejak 1998-2005 tapi ternyata tidak ada penjelasan penyelesaiannya.

Pemerintah, kata Arfiandi, juga tidak pernah mengungkapkan jaringan yang terlibat dalam kasus-kasus bom sebelumnya. Padahal, ada dugaan aparat terlibat memasok logistik kepada teroris. "Pernah ada kasus yang ditangani PBHI yakni kasus Tengku Ismadi, yang ternyata mendapatkan bahan peledak dari Kostrad Cilodong," ujarnya. Agus Supriyanto

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development >>selengkapnya ::