Kolom R. William Liddle

TNI, Demokrasi, dan Peran Amerika
Senin, 23 Mei 2005 | 12:27 WIB

TEMPO Interaktif, : Dalam perjalanannya ke Washington pekan ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan akan bertemu dengan Menteri Pertahanan Donald Rumsfeld. Topik pembicaraannya tentu kerjasama militer Amerika-Indonesia yang sedang pulih setelah dibekukan selama lebih dari sepuluh tahun.

Langkah pertama sudah diambil, Februari lalu, ketika Menteri Luar Negeri Condoleeza Rice memberi sertifikasi kepada Kongres bahwa Indonesia sudah layak menerima bantuan militer. Rice juga mencanangkan bahwa program IMET (Latihan dan Pendidikan Militer Internasional), yang dihentikan pada 1992, akan dihidupkan kembali.

Anggaran IMET untuk Indonesia tidak besar, hanya sekitar $600,000 untuk tahun pertama. Tetapi pembukaan kembali keran IMET melambangkan bahwa seluruh "dosa" TNI sudah mulai diampuni. Ke depan, Indonesia bisa mengharapkan bahwa pembelian suku cadang, senjata, dan perlengkapan militer lain tidak akan diembargo lagi.

Oleh karena itu, saya tidak heran bahwa penguluran tangan pemerintahan Bush kepada TNI dilawan oleh sejumlah orang Amerika. Misalnya, Senator Patrick Leahy, Demokrat dari Vermont, menuduh bahwa "anggota TNI yang melakukan kejahatan belum dituntut untuk mempertanggungjawabkan perbuatan keji mereka."

Menurut John Miller, aktivis East Timor Action Network, "sertifikasi Departemen Luar Negeri Amerika adalah tindakan palsu dan berbohong?yang tidak dimaksudkan untuk menggalakkan reformasi demokratis."

Apakah Miller benar? Sejauh mana reformasi demokratis akan dihambat oleh kerjasama militer yang sedang dijalin oleh Bush dan Yudhoyono? Terus terang saja, bagi saya masalah ini termasuk problem "pembangunan politik" Indonesia kini yang paling memprihatinkan.

Namun saya berpendapat bahwa masyarakat Amerika dan Indonesia sebaiknya bersikap supportive but watchful, mendukung sambil mengamati terus.

Alasan saya untuk bersikap mendukung adalah bahwa Indonesia, seperti semua negara modern, memerlukan tentara yang modern pula. Tugas utamanya adalah untuk membela negara dan bangsa dari ancaman asing.

Kadang-kadang jasanya juga diperlukan di dalam negeri kalau ada konflik yang tak teratasi oleh polisi. Tentu dengan syarat supremasi sipil, yaitu bahwa tentara dan polisi dikuasai oleh pemerintahan demokratis. Bantuan dari Amerika bisa dimanfaatkan untuk menciptakan sebuah tentara yang kuat dan sekaligus menghormati asas supremasi sipil.

Tetapi saya tegaskan bahwa mendukung harus diimbangi dengan mengamati. Pertama, komitmen Amerika kepada demokrasi di Indonesia harus dipertanyakan terus. Selama Perang Dingin, Amerika berkali-kali mengkhianati cita-citanya sendiri.

Selama Perang Terhadap Teror yang berlaku kini, pemerintahan Bush mendukung tanpa merasa ragu atau malu seorang diktator militer di Pakistan. Tak sulit untuk membayangkan suatu pemerintahan Amerika yang bersedia mengorbankan demokrasi di Indonesia demi stabilitas yang dijamin (atau djanjikan akan dijamin) oleh sebuah pemerintahan militer.

Kedua, hambatan yang terbesar kepada konsolidasi demokrasi di Indonesia adalah kedudukan dan sikap perwira TNI sendiri serta sikap banyak orang sipil yang terlalu lunak terhadap peran politik TNI. Para perwira pada umumnya masih membanggakan sejarah mereka sebagai kekuatan politik sambil meremehkan kemampuan kaum sipil.

Sebagian besar dari anggaran TNI masih diperoleh dari luar anggaran negara, yang berarti bahwa para perwira sulit dikendalikan oleh pemerintah. Lagipula, sistem komando teritorial TNI setiap waktu bisa digerakkan untuk keperluan politik perwira.

Di Amerika Latin dulu, politisi sipil yang suka bersekongkol dengan oknum tentara merupakan salah satu alasan penting yang menjelaskan kenapa pemerintahan sipil sering dikudeta.

Di Indonesia pasca-Soeharto, Presiden Habibie menggantungkan nasibnya kepada Jenderal Wiranto, yang untungnya mendukung demokratisasi. Gus Dur mencoba menyelamatkan diri a la Sukarno, tetapi untungnya TNI masih mendukung pemerintahan konstitusional. Megawati juga memberi kesan bahwa dia mencari dukungan politik dari tentara.

Akhirulkata, saya mengucapkan selamat datang kepada Presiden Yudhoyono. Mudah-mudahan beliau akan berhasil di Washington. Tetapi sekaligus saya mengimbau kepada masyarakat Amerika dan Indonesia untuk memantau terus perbuatan semua politisi, sipil dan militer, di dua negara kita. Jangan-jangan cita-cita luhur kita bakal dikorbankan untuk keperluan sesaat atau segelintir orang.

R. William Liddle
Profesor Ilmu Politik The Ohio State University, Columbus, Ohio, AS