Nasional

Ketua MPR Dukung Perombakan Kabinet
Kamis, 19 Mei 2005 | 16:38 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mendukung rencana perombakan (reshuffle) kabinet yang akan dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Terlebih perombakan itu merupakan upaya pemerintah untuk memberantas korupsi.

Menurut Hidayat, siapapun yang terlibat korupsi harus ditindak tegas tidak terkecuali mereka yang duduk di kabinet.

“Dalam kontrak politik antara PKS dan SBY-JK, pemberantan korupsi adalah salah satu dari kontrak itu. Sehingga siapapun yang terlibat, harus ditindak tegas karena itu komitmen kami. Tindakan tegas itu berlaku bagi siapa saja tidak hanya yang berada di kabinet,” kata Hidayat di Yogyakarta, Kamis (19/5).

Hidayat menjadi pembicara dalam Dialog Kebangsaan Refleksi Tujuh Tahun Reformasi yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa UGM. Selain Hidayat, pembicara lain adalah politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Prof Dr Mahfud MD.

Menurut Hidayat, penanganan kasus korupsi harus dilakukan secara transparan dan tidak membeda-bedakan. Penegakkan hukum, tambahnya, harus diberlakukan secara adil bagi siapa saja tanpa mengenal jabatan dan status mereka.

“Dalam kasus KPU itu, mestinya anggota DPR yang menerima dana itu langsung disebut namanya. Jangan hanya melahirkan wacana. Sebut nama orangnya jangan hanya menyebut institusi. Sebab institusi tidak bersalah, yang salah adalah orangnya. Menurut saya, akan sangat bagus jika kawan di KPU itu menyebut nama orangnya bukan hanya lembaganya,” kata Hidayat mengomentari soal korupsi di KPU.

Hidayat sendiri mengaku pernah menjadi korban fitnah saat beberapa pihak menyatakan anggota MPR jalan-jalan ke luar negeri dengan biaya Rp 22 miliar. “Itu kan fitnah karena kami tidak pernah melakukan itu. Jadi untuk menghindari fitnah, semuanya harus transparan,” ujarnya.

syaiful amin