Nasional

Menteri Meutia Kecam Penjualan Perempuan
Rabu, 11 Mei 2005 | 05:46 WIB

TEMPO Interaktif, Putrajaya:Menteri Pemberdayaan Perempuan, Meutia Hatta mengecam praktek penjualan wanita (womens trafficking) dan berharap agar menteri-menteri pemberdayaan perempuan negara KTT Non Blok serius menangani masalah itu. "Praktek ini harus ditangani dengan serius dan diberantas karena bukan masalah penjualan saja tetapi juga masalah-masalah lain seperti eksploitasi dan kekerasan terhadap perempuan,"kata Meutia usai pertemuan tingkat menteri-menteri negara KTT hari ini di Putrajaya, Malaysia.

Menurut Meutia, Indonesia sudah mengesahkan Undang-undang kekerasan dalam keluarga. Dalam undang-undang itu siapa saja yang tinggal satu atap berhak dilindungi oleh Undang-undang ini, sehingga apabila terjadi kekerasan terhadap salah satu anggota keluarga, mereka bisa melaporkannya kepada Rukun Tetangga (RT).

Beliau juga mendesak anggota KTT Non Blok agar selalu membuka yang selalu membahas masalah kesetaraan gender, agar peranan perempuan mendapat tempat di berbagai tingkat terutama politik.

Seperti dalam program Pembangunan Komunitas Afrika Selatan, Indonesia telah menetapkan kuota 30 persen wanitanya dalam badan perundangan, hal ini tentu berdasarkan undang-undang yang diluluskan pada 2003.

Meutia juga mengakui, negara Indonesia belum mencapai target itu, contoh hanya 11.9 persen kaum perempuan yang duduk dalam dewan tingkat nasional dan lima dari 55 perancang undang-undang di Wilayah Kalimantan Barat.

Tetapi untuk memastikan usaha pemberdayaan kaum perempuan, Indonesia dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan telah bekerjasama dengan LSM terkait untuk membantu mensukseskan usaha meningkatkan peranan perempuan dalam partai-partai politik, pemimpin partai, serta meningkatkan kualitas calon-calon perempuan di masa akan datang.

Taufik.H. Salengke

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development           Lokalisasi Kramat Tunggak >>selengkapnya ::