Minta Status Kembali Jadi PNS

Serikat Pekerja PT KAI Ajukan Judicial Review
Selasa, 03 Mei 2005 | 19:14 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Serikat Pekerja PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengajukan Judicial Review atas Surat Keputusan Menteri Perhubungan yang mengatur perubahan status pegawai PT KAI dari pegawai negeri sipil (PNS) menjadi pegawai persero.

Permohonan disampaikan oleh Irwan S. Indra Praja, pengacara Serikat Pekerja PT KAI dari Tim Advokasi Nursantiyo Prasetiyo ke Mahkamah Agung (MA), Selasa (3/5).

Serikat Pekerja menilai KepMen nomor 18/KP.601/PHB-1992 itu bertentangan dengan Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 1990, yang mengatakan bahwa pemberhentian PNS harus berdasarkan keputusan tiga menteri (menteri perhubungan, menteri pendayagunaan aparatur negara, dan menteri keuangan). “Kepmen ini cacat hukum karena hanya ditandatangani menhub saja,” kata Masri, perwakilan pekerja dari DPD I Jakarta.

Menurut dia, semua karyawan merasa terpaksa untuk menerima keputusan tersebut karena ketika itu mereka ditakut-takuti akan diturunkan jabatannya atau dipindahtugaskan. "Tapi saat ini keputusan kami sudah bulat. Cabut keputusan menteri itu atau kami akan mogok," ujar Masri mengancam.

Sebelum ke MA, ribuan pekerja dan pensiunan PT KAI berunjuk rasa di Departemen Perhubungan dan Kantor Menteri Negara BUMN. Perwakilan mereka akhirnya diterima oleh Menteri Perhubungan Hatta Radjasa. Kepada mereka, Hatta menjanjikan akan melakukan pertemuan dengan Direksi PT KAI dan Menneg BUMN untuk membahas tuntutan para pekerja PT KAI itu. Deni Mukbar

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development >>selengkapnya ::