Search  
 
| Advance search | Registration | About us | Careers
  Home  
  Budaya  
  Digital  
  Ekonomi  
  Internasional  
  Iptek  
  Jakarta  
  Nasional  
  Nusa  
Olahraga  
  Majalah  
  Koran  
  Pusat Data  
  Tempophoto  
  Indikator  
English
Apa Itu RSS?
   

Nasional

DPR Desak Pemerintah Keluarkan Obligasi Pendidikan
Selasa, 03 Mei 2005 | 03:50 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang membidangi pendidikan mendesak pemerintah mengeluarkan obligasi pendidikan untuk membantu sekolah-sekolah yang kondisi bangunannya buruk.

“Kalau itu tidak cepat, kondisinya bisa semakin memburuk," kata Ketua Komisi X DPR, Heri Akhmadi, kepada wartawan di sela-sela acara puncak Hari Pendidikan Nasional di SLB A Pembina Tingkat Nasional, Lebak Bulus Jakarta Selatan, Senin (2/5). Acara ini juga dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Heri mencontohkan, sebelumnya pemerintah juga pernah mengeluarkan obligasi rekap bank disaat perbankan nasional kolaps. "Sekarang sekolah-sekolah kita banyak yang rontok," ujarnya. Oleh sebab itu, pemerintah juga diminta agar berani mengeluarkan obligasi pendidikan.

Kebutuhan anggaran untuk membantu perbaikan sekolah-sekolah yang rusak di seluruh Indonesia, dia memperkirakan mencapai Rp 18 triliun. Jumlah tersebut menurut Heri, tidak banyak jika dibandingkan dengan bantuan terhadap bank-bank kolaps yang mencapai lebih dari Rp 600 triliun.

Dana sebesar Rp 18 triliun, diakui politisi dari Fraksi PDIP itu, bukan jumlah sedikit. Karena itu jika pemerintah mengeluarkan obligasi pendidikan dengan bunga yang menarik, ia yakin banyak perusahaan yang mau membeli obligasi tersebut. Dimas Adityo

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development
   
Menteri Pendidikan Nasional, Abdul Malik Fadjar dalam jumpa pers tentang penyelengaraan pendidikan nasional, Jakarta, 24 Juni 2003. [TEMPO/ Imam Sukamto; K16A/278/2003; 20030728].
Abdul Malik Fadjar

INDEKS BERITA LAINNYA :
 

 

 

dibuat oleh Radja:danendro
 
Berita Terkait

Jaringan Pendidikan untuk Keadilan Indonesia Tolak Privatisasi Pendidikan
Rp 11,8 Miliar Untuk Perbaiki 101 SD di Indramayu
Mendiknas Kantongi Nama Calon Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan
Depdiknas Akan Serahkan Enam Rancangan Aturan Pendidikan
Sebanyak 21 Penerbit Buku Rebutkan Dana Rp 6 Milyar
HAR Tilaar : Badan Hukum Pendidikan Neo Liberalisme
Jadwal Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Diundur
Ribuan Siswa Tak Mampu Tangerang Belum Terima Subsidi
Depdiknas Masih Pikirkan Alokasi Dana Kompensasi BBM
DPR Gelar Raker Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana Alam
> selengkapnya...


Website

Departemen Pendidikan Nasional


Komentar Anda
-
Kirim


Berita Terakhir

Berkurang, Kereta Tambahan Lebaran
Gilbert Arenas Terancam Absen Awal Musim
Kamera Kompak Rasa SLR
Muchdi Tiba, Keamanan Lengang
Buka Puasa ala Bos First Media dan Iqbal

<< May,2005>>
MSnSl RK JS
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31




 

 
buatan danendro English | Japanese | Registrasi | Help | About us
  copyright TEMPO 2003

Kembali ke atas
Home | Budaya | Digital | Ekonomi |Internasional |Iptek |Jakarta | Nasional | Nusa| Olahraga | Indikator
Majalah | Koran Tempo | Pusat Data