|
Wahid Diminta Tak Campuradukkan Posisi Alwi-Saifullah
Senin, 25 April 2005 | 01:19 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah Hanif Muslih meminta Abdurrahman Wahid tidak mencampuradukkan posisi Alwi Shihab dan Saifullah Yusuf sebagai politikus partai itu dan menteri Kabinet Indonesia Bersatu.
"Dalam gugatan kepada Abdurrahman Wahid, posisi Alwi dan Saiful adalah kader PKB dan bukan menteri," kata dia kepada Tempo, Ahad (24/4).
Pada hari yang sama, Wahid juga menyatakan bahwa argumen gugatan Alwi Shihab dan Saefullah Yusuf, ketua umum dan sekretaris jenderal PKB hasil muktamar luar biasa di Yogyakarta, terhadap dirinya lemah. Menurut dia, pengajuan gugatan itu juga bisa menimbulkan "salah paham dan kemarahan rakyat terhadap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono". "Nanti masyarakat berpikir gugatan ini disuruh SBY (Yudhoyono)," tuturnya.
Hanif adalah salah satu pendukung Alwi-Saiful. Dia adalah salah satu dari sebelas kiai yang mengamanatkan kepada Alwi-Saiful untuk menggelar muktamar tandingan. "Karena tawarannya sudah terlambat, somasi jalan terus. Kami akan mempersiapkan muktamar versi kami," kata dia.
Dikatakannya, tawaran islah (rekonsiliasi) yang ditawarkan oleh kubu Muhaimin Iskandar kepada kubu Alwi dan Saifullah sudah terlambat. Alasannya, muktamar yang diselenggarakan di Semarang dinilainya cacat hukum.
Saat ini, beberapa pengurus PKB di Jawa Tengah pro Alwi-Saiful akan segera melakukan konsolidasi. Mereka akan mengidentifikasi kekuatan yang bisa diajak menggelar muktamar versi mereka. Muktamar "tandingan" rencananya akan berlangsung pada Juni di Pesantren Lirboyo Kediri, Jatim. Sohirin
| Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development
|
|
INDEKS BERITA LAINNYA :
|