APBNP Baru Dibahas Pertengahan Mei

Pemilihan Kepala Daerah Juni Kemungkinan Tertunda
Minggu, 24 April 2005 | 02:27 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langsung di beberapa daerah, Juni mendatang, dikhawatirkan bakal tertunda. Sebab, dana dari APBN sekitar Rp. 464,9 diperkirakan baru dapat dicairkan akhir Juni.

"DPR belum membahas mengenai APBN Perubahan, kemungkinan baru dibahas pertengahan Mei ini," kata anggota Panitia Angaran DPR A. Hafiz Zawawi dalam diskusi bertema Pendanaan Pilkada Langsung 2005, Sabtu (23/4) siang.

Selain Hafiz, pembicara lainnya adalah mantan Menteri Negara Otonomi Daerah Ryaas Rasyid, Fadel Muhammad (Wakil Ketua Asosiasi pemerintahan Propinsi se-Indonesia sekaligus Gubernur Gorontalo), dan Hasiholan Pasaribu (Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan, Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri).

Menanggapi hal itu, Fadel mengatakan, pemerintah daerah kesulitan menghadapi masalah ini. Terlambatnya sosialisasi pemerintah mengenai pendanaan pilkada ini akan mempengaruhi jadwal pilkada nanti.

"Pemda sebenarnya bisa membiayai pilkada, bahkan ada orang-orang tertentu yang siap untuk membiayainya. Tapi itu tidak mungkin, karena pemerintah belum memberikan kejelasan," katanya.

Sebagai pribadi ia mengusulkan agar dana pilkada diambil dari pinjaman bank dan dibayar setelah dana dari pusat cair. "Kesanggupan daerah sebenarnya ada, yag penting ada kepestian dari pemerintah mengenai besarnya dana yang dinggarkan," tegas Fadel.

Sementara itu, Ryaas mengkhawatirkan bantuan pemerintah pusat sebesar 50 persen untuk pendanaan pilkada tahun 2005 ini akan menimbulkan kecemburuan pada daerah lain yang tidak mendapat bantuan. Ia menambahkan, hal ini sudah dibahas di DPR, tapi belum ada penjelasan lebih lanjut.

"Pemerintah harus mengantisipasi, kalau tahun depan digirng untuk membiayai pilkada supaya adil. Perasaan diskriminasi akan muncul, karena periode satu dibantu, sementara periode lainnya tidak," katanya.

Menanggapi hal itu, Hasiholan mengatakan, sejak Desember 2004 sudah ada pedoman agar pemerintah daerah mempersiapkan dana pilkada dari APBD masing-masing. Namun, karena pilkada 2005 adalah yang pertama kali maka pemerintah pusat mengambil kebijakan untuk membantu pendanaannya. Deni Mukbar