Nasional

LBH Kesehatan Kritisi pembentukan Konsil Kedokteran Indonesia
Kamis, 21 April 2005 | 12:32 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Konsil Kedokteran Indonesia dinilai Iskandar Sitorus, Direktur Lambaga Bantuan Hukum Kesehatan (LBHK) tidak layak dipercaya. Mekanisme rekrutmen yang tertutup, ditambah kapasitas orang-orang yang akan duduk dalam keanggotaannya, disebut Iskandar menjadi dasar penilaian ini.

“Proses rekrutmennya tidak pernah diketahui publik,” ujar Iskandar kepada Tempo hari Kamis (21/4). Selain itu, Iskandar juga meragukan independensi dalam perjalanan KKI mendatang. Sebabnya, “bagaimana mungkin bisa independen bila pembentukannya dilakukan oleh menteri,” kata Iskandar.

Sebelumnya diberitakan, Departemen Kesehatan menyatakan telah mengantongi tujuh belas nama calon anggota yang akan duduk dalam kepengurusan KKI. Nama-nama ini diambil dari beberapa lembaga, yakni Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Ikatan Rumah Sakit Pendidikan dan Asosiasi Dekan Fakultas Kedokteran. Turut serta pula Asosiasi Dekan Fakultas Kedokteran Gigi dan Kolegium Pendidikan Kedokteran, dan Kolegium Pendidikan Kedokteran Gigi.

Komposisi 17 anggotanya sendiri, terdiri dari tujuh orang dokter dan tujuh orang dokter gigi serta sisanya dari perwakilan masyarakat awam. Kepastian pelantikannya sendiri, menurut Riati Anggriani, Staf Biro Hukum Departemen Kesehatan, belum ditetapkan.

Berbicara keanggotaan badan ini, Iskandar juga menaruh keraguan. Dirinya beranggapan, dengan komposisi stakeholder yang ada di dalamnya, KKI tidak lebih dari duplikasi IDI. “Perwakilan yang duduk disana hampir dikuasai IDI. Jadi tidak ada bedanya," katanya pula. Disamping itu, menurut Iskandar, komposisi yang ada dalam KKI merupakan komposisi dari mereka yang berpotensi menjadi pelaku dalam masalah pelayanan kesehatan. “Jadi tidak mungkin bisa menyelesaikan permasalahan,” kata Iskandar.

Seharusnya, menurut Iskandar, keanggotaan KKI lebih banyak diisi oleh orang-orang yang memahami masalah sistem kesehatan Indonesia. Disamping itu, ujarnya pula, harus turut menyertakan pihak-pihak yang selama ini menjadi korban dari semrawutnya sistem kesehatan. “Ini lebih faktual, mereka yang benar-benar merasakan sendiri, tidak mungkin memahami etika, kalau tidak pernah merasakan jadi korban,” tutur Iskandar.

Rinaldi D Gultom