|
Anwar: Pengadaan Lima Logistik Pemilu Diduga Korupsi
Rabu, 20 April 2005 | 18:21 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Anwar Nasution mengungkapkan, pemeriksaan terhadap Komisi Pemilihan Umum menemukan adanya indikasi korupsi dalam pengadaan logistik pemilu oleh lembaga itu.
"Pokoknya orang-orang yang terlibat dalam panitia di lima bidang itu (diduga korupsi)," kata Anwar sebelum menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu (20/4), di Kantor Presiden.
Ia mengatakan, pemeriksaan terhadap KPU baru menyangkut pengadaan kertas suara, surat suara, kotak suara, tinta, dan teknologi informasi. Hasil pemeriksaan itu akan diserahkan ke DPR besok.
Anwar tidak bersedia mengungkapkan hasil temuan pemeriksaan di lima bidang itu. Menurutnya, BPK tidak mempunyai wewenang menyampaikan hasil temuannya. "BPK tidak bisa mengatakan karena bukan penegak hukum, baru dugaan-dugaan. Nanti mau diperiksa pengadilan apakah benar atau tidak dugaan korupsi itu," kata dia.
Anwar kembali mengaskan, "Korupsi dalam pengadaan-pengadaan itu masih dugaan, akan dibuktikan oleh pengadilan."
BPK, kata dia, tidak akan menyampaikan hasil temuannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi maupun lembaga lain. Hasil audit akan diserahkan ke DPR sebagai pemberi tugas untuk mengaudit dana operasional pemilu.
Mengenai perlindungan kepada anak buahnya, Khairiansyah Salman, ketua subtim Pemeriksaan Investigatif pengadaan dan distribusi kotak suara, Anwar mengungkapkan, pihaknya akan memberikan perlindungan setelah kasus dugaan korupsi KPU diserahkan ke pengadilan.
Tentang pertemuannya dengan Ketua KPU Nazaruddin Syamsuddin pada 30 Maret, Anwar menjawab, pertemuan itu untuk mengklarifikasi hasil temuan auditnya. Pemanggilan Nazaruddin juga untuk mengatur pertemuan auditor dengan KPU. Sunariah
| Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development
|
| |
|
|
|
|
![Kepala BIN (Badan Intelijen Negara), AM Hendropriyono (kanan) dan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Anwar Nasution berbincang-bincang sebelum memulai rapat dengar pendapat Pansus RUU Anti Terorisme di Gedung MPR/ DPR, Jakarta, Selasa, 18 Februari 2003. Rapat tersebut akhirnya ditunda karena bertepatan dengan berlangsungnya Sidang Paripurna pengesahan UU Pemilu.
[TEMPO/ Amatul Rayyani; Digital Image; 20030318].](/hg/photostock/2004/12/28/s_AR03021817_high_thumb.jpg) |
![Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia (BI), Anwar Nasution (kiri), Gubernur BI, Syahril Sabirin (tengah) dan Deputi Gubernur BI, Miranda Goeltom (kanan) termenung ketika mendengarkan pertanyaan anggota dewan mengenai status Perum Peruri dan Bank Central Asia (BCA) pada rapat kerja dengan komisi IX DPR di Gedung Nusantara I MPR/ DPR Jakarta, Rabu, 20 November 2002. [TEMPO/ Bernard Chaniago; Digital Image; 20030127].](/hg/photostock/2004/12/24/s_BC02112065_high_thumb.jpg) |
| Anwar Nasution dan AM Hendropriyono
|
|
| Anwar Nasution, Syahril Sabirin dan Miranda Goeltom
|
|
|
|
|
INDEKS BERITA LAINNYA :
|