Referensi Selengkapnya
•Komnas HAM dalam Tragedi Semanggi dan Trisakti >
•PEMBUNUHAN MASSAL DI AFDELING IV PT. BUMI FLORA ACEH TIMUR >
•PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM PERADILAN HAM >
•Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc >
•Keppres RI No. 1 Tahun 2004 Tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang >
•UU RI No. 16 Thn. 2003 tentang Penanganan Bom Bali >
•Kepres RI No. 22 Thn.2003 Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Sandi Negara >
•UU RI No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM >
•PP RI No.57 Thn.2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor Dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang >
•UU RI No.25 Thn.2003 Tentang Perubahan Atas UU No.15 Thn.2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang >
•PP RI No.3 Thn 2002 Tentang Kompensasi ,Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM yang Berat >
•PP RI No.2 Thn 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran HAM yang Berat >
•Keppres Pengadilan HAM Ad Hoc >
•Kepres nomor 59 Tahun 2001 Tentang Tunjangan Kompensasi Kerja Bagi Pegawai Negeri yang di Tugaskan di Bidang Persandian >
•Kepres nomor 53Tahun 2001 Tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat >