Nasional

Cetak Biru Aceh Tak Fokuskan Lokomotif Perekonomian
Kamis, 31 Maret 2005 | 20:49 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Cetak biru rekonstruksi dan rehabilitasi wilayah Aceh dan Nias yang dikeluarkan
Kantor Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional harus direvisi. Terutama cetak biru
bidang ekonomi, banyak faktor yang dianggap belum selaras dengan jiwa dan keinginan
masyarakat Aceh.

Pendapat ini mengemuka dalam lokakarya 'Tanggapan Civil Society Atas Blue Print Rekonstruksi
Aceh' yang diadakan Aceh Recovery Forum dan Centre for Strategic and International
Studies (CSIS), di Jakarta, Kamis (31/3).

Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Ekonomi, Nazamuddin, mengatakan bahwa cetak biru pembangunan
ekonomi Aceh pascagempa dan tsunami belum secara tegas menggambarkan sektor mana yang akan
dipilih menjadi lokomotif penggerak perekonomian, terutama dalam jangka panjang. "Saat ini,
sektor migas adalah stimulus perekonomian Aceh. Namun, tahun 2010 cadangan minyak akan
habis. Nuansa pasca-migas ini harus ikut mewarnai rekonstruksi Aceh," jelasnya.

Selain ketidak jelasan sektor yang menjadi lokomotif, menurut Nazamuddin, masalah-masalah
lain yang mendesak adalah tumpang tindihnya kewenangan antara pemerintah propinsi dengan
kabupaten dan banyaknya Perda yang tidak kondusif bagi iklim ekonomi. "Status darurat sipil
adalah kontributor utama ekonomi biaya tinggi di Aceh," tambahnya.

Masih menurut Nazamuddin, cetak biru yang ada masih bersifat rehabilitatif dan tidak
memiliki dimensi komprehensif yang jauh ke masa depan. "Pembangunan ekonomi Aceh harus
sejalan dengan proses rekonsiliasi dan akan bisa berkelanjutan jika masyarakat Aceh
sepenuhnya dilibatkan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi," jelasnya seraya
mengingatkan bahwa pembangunan ekonomi Aceh juga harus betul-betul mengkombinasikan
pembangunan regional dengan pembangunan sumber daya manusia.

Di tempat terpisah, Ketua Aceh Recovery Forum, Humam Hamid, menegaskan bahwa pembahasan
cetak biru rekonstruksi Aceh secara menyeluruh adalah bagian dari sumbangsih masyarakat
Aceh untuk ikut mewujudkan masyarakat baru yang lebih aman, bermartabat, dan berakar pada
tradisi untuk kehidupan yang lebih baik di masa depan. "Masukan-masukan ini dimungkinkan
karena Menneg PPN/Kepala Bappenas sendiri telah menyatakan bahwa pembahasan cetak biru
masih akan berlanjut sampai Juli," tambahnya.

Untuk diketahui, kebijakan rekonstruksi ekonomi Aceh yang tercantum dalam blue print
dilaksanakan melalui beberapa strategi. Pertama, penyediaan lapangan kerja yang berkaitan
dengan rehabilitasi dan rekonstruksi. Kedua, pemulihan fasilitas pelayanan yang terkait
dengan perekonomian semisal pangkalan pendaratan ikan dan pusat penjualan. Ketiga,
pemulihan sarana perbankan melalui restrukturisasi aset dan identifikasi nasabah. Keempat,
bantuan khusus untuk pemulihan sarana produksi sebesar 3-15 juta untuk pengusaha mikro
perorangan dan kelompok. Kelima, pemberian bantuan sebesar 3-10 juta per kelompok
masyarakat untuk mengakses sumber daya produktif disertai penyediaan sistem insentif
kredit dalam bentuk perpanjangan waktu tenggang, kemudahan persyaratan kredit dan
peniadaan subsidi bunga.

Thoso Priharnowo-Tempo

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development     Kwik Kian Gie