Nasional

BPK Kritik Laporan Dana Kemanusiaan Aceh
Kamis, 31 Maret 2005 | 16:31 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution mengkritik laporan dana kemanusiaan Aceh dan Nias. Saat ini, proses audit sedang berjalan sehingga belum bisa memberikan penilaian. Hal itu dikatakan dalam jumpa pers usai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (31/3),

Menurut Nasution, soal dana bantuan Aceh ini, awal Januari BPK menulis surat kepada Presiden untuk menggunakan aparat pengawasan internalnya, seperti inspektur jenderal, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), atau badan pengawas daerah. "Nah kita sudah tahlilan 40 hari atas korban tsunami, tapi pembukuan (Menko Kesra) Alwi Shihab pasti Anda ketawain," kata dia.

Dengan laporan seperti itu, kata dia, berarti tak ada orang yang membantu Alwi dari kalangan kontrol internal. "Itu kan malu kita. Kalau di negeri yang teratur, datangnya bantuan itu harus sudah dicatat internal controller," kata Nasution.

Nasution menambahkan, BPK pada akhir bulan depan akan mengundang negara donor dan negara yang kena tsunami dalam sebuah konferensi di Jakarta. Agenda itu membahas dua hal. Pertama, bagaimana mengaudit di daerah konflik. "Jangan lupa, Aceh ini tidak hanya korban tsunami, 10 tahun lebih daerah konfik karena adanya GAM. Maka itu kami undang bagaiana belajar mereka melakukan audit di daerah konflik dan bencana di sini," kata Nasution.

Kedua, BPK minta kepda kolega negara yang penrah menjadi korban tsunami serta negara donor untuk melakukan audit bersama dengan mereka atas bantuan kemanusiaan di daerah konflik. "Yang jangan lupa rasa percaya dunia internasional saat ini buruk sekali. Bantuan itu dibuat dalam trust fund, artinya bisa diuangkan kalau dia yakin kalau itu tak ditilap. Ini yang perlu kita ingat," tegas Nasution.

Ditambakannya, saat ini BPK belum selesai melakukan audit sehigga belum bisa memberikan penilaian. Saat ini pihaknya juga mengirimkan beberapa orang ke Aceh. "Kita dengan bantuan DPR akan buka perwakilan segera di Banda Aceh agar segera bekerja setelah rehablitasi berjalan," tambahnya.

Untuk penilaian umum, kata dia, BPK memberikan tiga catatan perbaikan soal ini. Pertama, organisasi kita amburadul. Sebab, banyak penguasa di daerah tersebut. Selain Alwi Shihab sebagai pelaksana Bakornas, ada Kapolda sebagai penguasa daerah sipil, utusan Panglima TNI Mayjen Bambang Dharmono dan Wakil Gubernur Aceh. Dia menilai, koordinasinya kurang bagus.

Kedua, keahlian teknik perlu diperbaiki dalam menangani bencana seperti ini. Ketiga, peralatan terbatas. Dia berharap hal seperti ini, termasuk soal lemahnya laporan dana kemanusiaan, tidak terulang.

Abdul Manan dan Sunariah

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development           Gedung BPK Medan Gedung BPK Medan >>selengkapnya ::