Referensi Selengkapnya •Kasus Puteh dan Masa Depan Pemberantasan Korupsi > •Jangan Sampai Jadi Dokumen Tanpa Arti > •Desentralisasi Korupsi Melalui Otonomi Daerah > •Kasus Korupsi Prioritas Kerja 100 Hari Polri > •Kejaksaan di Daerah Kurang Mendukung Upaya Pemberantasan Korupsi > •Kasus-kasus Korupsi di Indonesia > •Program-program Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh Memberantas KKN > •ICW : Buka Kembali Kasus Korupsi yang Di SP3 > •Pemberantasan Korupsi dari Masa ke Masa > •BADAN ANTIKORUPSI > •Inpres No. 224 soal Abdullah Puteh > •Keppres RI No. 16 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional > •Keppres RI No. 1 Tahun 2004 Tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang > •UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi > •UU RI No. 1 Tahun 2001 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Hongkong Untuk Penyerahan Pelanggar Hukum Yang Melarikan Diri (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia and The Government Of Hongkong For The S > •PP RI No. 109 Tahun 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah > •PP RI No. 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi > •Kepres RI No. 73Thn.2003 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi > •PP RI No. 19 Tahun 2000 Tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi > •PP RI No. 9 Tahun 2000 Tentang Gaji Pokok Pimpinan dan Hakim Anggota MA > •UU RI No.25 Thn.2003 Tentang Perubahan Atas UU No.15 Thn.2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang > •UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi > •UU RI No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa > •UU RI No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari KKN > •UU RI nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi > •Kepres RI nomor 89 Tahun 2001 Tentang Tunjangan Hakim >
