Search  
 
| Advance search | Registration | About us | Careers
  Home  
  Budaya  
  Digital  
  Ekonomi  
  Internasional  
  Iptek  
  Jakarta  
  Nasional  
  Nusa  
Olahraga  
  Majalah  
  Koran  
  Pusat Data  
  Tempophoto  
  Indikator  
English
Apa Itu RSS?
   

Nasional

Mega Tolak Gagasan Gerakan Pembaruan
Senin, 28 Maret 2005 | 18:49 WIB

TEMPO Interaktif, Denpasar: Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Sukarnoputri mengisyaratkan akan menolak
ide-ide yang diusung oleh kelompok Gerakan Pembaruan, seperti penghapusan hak prerogatif
dan formatur tunggal. Dalam sambutan pembukaan Kongres II PDI Perjuangan di hotel Inna
Grand Bali Beach, Senin (28/3), Megawati mengatakan bahwa formatur tunggal dan formatur
jamak sama demokratisnya. Mega mencontohkan, dalam pengelolaan pemerintahan negara,
presiden dalam sistem presidensiil adalah "formatur tunggal" yang mempunyai hak prerogatif
dalam menentukan pembantunya.

Praktek sebaliknya juga ditemukan dalam pengalaman
menyusun kabinet yang juga pernah dipraktekkan di
Indonesia. "Saya berharap saudara-saudara mau
memikirkan dengan kepala dingin pilihan-pilihan yang
kita ambil, jangan mencampuradukkan antara perasaan
ketidaksenangan dengan demokrasi yang hanya melahirkan
pro kontra yang tidak perlu," papar Megawati.

Bekas Presiden RI ini juga mencermati adanya gerakan
dan wacana yang dikembangkan oleh sejumlah warga PDI
Perjuangan mengenai pemurnian, perubahan dan
pembaruan. Menurut Mega, di satu sisi gerakan tersebut
merefleksikan bekerjanya demokasi dalam tubuh partai.
Tapi di sisi lain, gerakan tersebut membuat Mega
merasa prihatin. "Karena gagasan-gagasan besar yang
ada direduksi menjadi perebutan posisi ketua umum
semata-mata," ujarnya.

Menurut Mega, ide-ide mengenai pemurnian, pembaruan
dan perubahan itu hanya benar dalam tataran nilai.
Tapi untuk mewujudkannya, setiap sistem demokrasi
memerlukan kehadiran mekanisme dan prosedur yang
dibangun atas kesepakatan bersama. "Demokrasi tidak
hanya dibangun di atas dasar kesetiaan pada nilai
semata, tetapi juga di atas kepatuhan pada prosedur
yang disepakati bersama," imbuh Megawati.

Sistem politik, ujar Mega, selalu membutuhkan
kedisiplinan dan kepatuhan terhadap hukum. Dalam
konteks partai, tanpa adanya disiplin hanya akan
berakhir pada gerombolan pemarah. "Karenanya penting
bagi kita untuk tidak memberikan toleransi bagi
siapapun warga PDIP yang melanggar disiplin," kata
Megawati. Namun ia juga mengingatkan bahwa PDIP tidak
boleh terjebak pada upaya pembungkaman perbedaan
pendapat atas nama disiplin.

Sementara itu suami Megawati, Taufik Kiemas enggan
mengomentari gagasan-gagasan yang dikembangkan oleh
kelompok pro pembaruan. Orang yang paling berpengaruh
di tubuh PDI Perjuangan ini juga enggan mengomentari
calon ketua umum di luar Megawati yang diusung
kelompok pembaruan. "Kamu lihat sendiri saja, kekuatan
mereka seberapa sih," kata Taufik kepada Tempo sambil
bergegas masuk lift.

Kukuh/Imron/Rilla-Tempo

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development
         
Presiden Megawati Soekarnoputri bersalaman dengan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso (kiri) disaksikan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Menkimpraswil) Soenarno (kanan), dan Taufiq Kiemas seusai meresmikan pemancangan tiang pertama pembangunan proyek Presiden Megawati Soekarnoputri (kanan) didampingi Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso dalam acara peresmian pemancangan tiang pertama pembangunan proyek
Megawati Soekarnoputri, Sutiyoso, dll
Megawati Soekarnoputri dan Sutiyoso
>>selengkapnya ::

INDEKS BERITA LAINNYA :
 

 

 

dibuat oleh Radja:danendro
 
Berita Terkait

Akbar Tanjung: Sebaiknya Gerakan Pembaruan Diakomodasi
Polisi Bali Sita 450 Sangkur dari Massa PDI Perjuangan
Pembukaan Konggres PDIP Molor
Cegah Deadlock, Pimpinan Pusat Kumpulkan Ketua PDIP Daerah
Massa PDIP Pendukung Mega Padati Arena Kongres
Sophan dan Arifin Panigoro Mundur
PDIP Bali Tetap Tolak Formatur Tunggal
Calon Ketua Umum PDIP Tidak Harus Peserta Kongres
Guruh Belum Terima Undangan Kongres PDIP
PDI Perjuangan Harus Ubah Pola Pikir
> selengkapnya...


Referensi

Kisah Para Penantang yang Terpental
Guruh Sukarno Putra: Saya Bukan Antek Siapa pun
Menanti Guruh Menantang Mega
Keppres RI No. 2 Tahun 2004 Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malikussaleh Lhokseumawe
PP RI No. 51 Tahun 2001 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
Kepres RI No. 97 Thn.2003 Tentang Pernyataan Perpanjangan Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
> selengkapnya...

Website

Megawati Sukarnoputri


Komentar Anda
-
Kirim
-
Baca [1]


Berita Terakhir

Bank Indonesia Dinilai Gagal Kawal Rupiah
Surat Suara Pilwali Kediri Nyaris Mencapai 1 Meter
Soekarwo Dekati PGRI
Tarif PDAM Bojonegoro Naik 50 Persen
PT Sarana Tanggapi Surat Petani Super Toy HL-2

<< March,2005>>
MSnSl RK JS
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31




 

 
buatan danendro English | Japanese | Registrasi | Help | About us
  copyright TEMPO 2003

Kembali ke atas
Home | Budaya | Digital | Ekonomi |Internasional |Iptek |Jakarta | Nasional | Nusa| Olahraga | Indikator
Majalah | Koran Tempo | Pusat Data