Nasional

Wapres Serahkan Rancangan Master Plan Rekonstruksi Aceh
Minggu, 27 Maret 2005 | 02:06 WIB

TEMPO Interaktif, Banda Aceh:Wakil Presiden Jusuf Kalla menyerahkan konsep rancangan rencana induk (master plan) pembangunan wilayah Aceh kepada Pemda Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) di pendopo gubernur, Banda Aceh, kemarin. Hal itu sekaligus menandai berakhirnya masa tanggap darurat di Aceh, setelah tiga bulan pascastunami.

Jusuf tiba di Banda Aceh bersama Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, Menteri Perhubungan Hatta Rajasa dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sri Mulyani. Beberapa hari sebelumnya, Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah dan Menko Kesra Alwi Shihab telah berada di kota itu. Di pendopo, Jusuf menggelar rapat bersama unsur Muspida NAD, para bupati/walikota, serta tokoh masyarakat Aceh.

Rancangan rencana induk, menurut Jusuf, akan sesuai dengan adat istiadat dan agama di Aceh, karena penyusunannya telah melibatkan unsur masyarakat setempat. Namun, untuk penyelesaian akhir secara detil, kata dia, pemerintah menyerahkannya kembali kepada warga masyarakat Aceh. ”Akan menjadi tugas pemda NAD dan masyarakat Aceh,” kata Jusuf.

Setelah dievaluasi akhir oleh masyarakat Aceh, rencana induk akan disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sehingga menjadi keputusan dalam rehabilitasi dan rekontruksi Aceh dan Nias. ”Sehingga kemudian memberikan kesempatan kepada badan pelaksana untuk memulai,” ujarnya.

Pengawasan dalam rehabilitasi dan rekontruksi tersebut akan dilakukan secara terbuka. Masyarakat Aceh dan lembaga swadaya masyarakat diberi wewenang dalam mengawasi pembangunan di Aceh agar tidak terjadi masalah yang tidak diinginkan.

Sementara itu, Ketua Bapenas Sri Mulyani, juga ikut memaparkan konsep tersebut secara umum. Menurutnya, buku rancangan itu disusun berdasarkan berbagai seminar yang melibatkan komponen masyarakat dan tokoh Aceh yang telah diundang ke istana beberapa waktu lalu. ”Kami akan lakukan lagi penyempurnaan, butuh waktu seminggu atau sepuluh hari untuk konsolidasi bersama di daerah,” ujarnya.

Pemerintah, kata Sri, memperkirakan total dana yang akan dikeluarkan bagi proses rehabilitasi dan rekontruksi Aceh dan Nias selama 5 tahun ke depan sekitar Rp 41,1 triliun. Sumbernya, ”Bukan hanya dari APBD, tetapi juga dari bantuan negara donor.”

Dia menyebutkan, banyak negara donor yang akan memberikan bantuan dalam rekontruksi. Tetapi mereka belum mencairkan dananya, karena ingin melihat kepastian dari draft yang telah diselesaikan. Selain itu juga kepastian dari sisi koordinasi pelaksanaan rencana induk tersebut.

Pelaksana Gubernur NAD Azwar Abubakar menyatakan akan mengundang para bupati dan tokoh masyarakat untuk membahas bersama konsep rencana induk tersebut. ”Kami akan membahas secara detil tentang batas-batas nantinya bersama masyarakat,” ujar dia.

Adi Warsidi