Search  
 
| Advance search | Registration | About us | Careers
  Home  
  Budaya  
  Digital  
  Ekonomi  
  Internasional  
  Iptek  
  Jakarta  
  Nasional  
  Nusa  
Olahraga  
  Majalah  
  Koran  
  Pusat Data  
  Tempophoto  
  Indikator  
English
Apa Itu RSS?
   

Nasional

Ketua DPR Diminta Tidak Pimpin Sidang Paripurna
Kamis, 17 Maret 2005 | 12:08 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Ketua DPR Agung Laksono, diminta tidak memimpin sidang paripurna apabila tidak mampu mengambil keputusan adil. "Kalau memang Ketua DPR tidak siap memimpin sebaiknya digantikan Wakil Ketua yang lain saja," kata Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo, di Gedung MPR/DPR, Kamis (17/3).

Menurut Tjahjo, pimpinan sidang harus mampu mengambil sikap adil dan demokratis, tidak memaksakan kehendak dan tidak memasukan agenda tersembunyi. "Agenda tersembunyi terlihat dari sikap pimpinan yang mengulur-ulur waktu untuk tidak segera ambil keputusan dalam sidang Paripurna," tuturnya.

Dia menjanjikan, fraksinya akan bersikap tertib sepanjang Ketua Pimpinan sidang bersikap adil. Tjahjo juga menyatakan permintaan maaf karena fraksinya dalam sidang paripurna kemarin bersikap emosional sehingga mengganggu jalannya sidang paripurna.

Tjahjo menegaskan, akan tetap meminta dilaksanakan voting pengambilan sikap dewan untuk menolak atau menerima kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak. "Sidang paripurna bukan forum untuk fraksi tetapi untuk para anggota menyatakan sikap," tuturnya.

Sementara itu, Agung Laksono, Ketua DPR menyatakan akan menampung semua aspirasi yang berkembang dalam rapat konsultasi antar pimpinan fraksi dan pimpinan dewan. Rapat konsultasi ini sendiri, berlangsung sejak pukul 10.42 WIB yang dipimpin langsung Agung Laksono dan Zainal Ma'arif, Wakil Ketua DPR.

"Keputusan pelaksanaan sidang Paripurna akan diputuskan dalam rapat konsultasi ini," tutur Agung. Menurutnya, rapat konsultasi antar pimpinan fraksi diperlukan untuk mencari solusi terbaik sehingga tidak perlu terjadi kericuhan. "Untuk menghindari kericuhan sebaiknya para pimpinan fraksi mensosialisasikan hasil konsultasi kepada para anggotanya, jangan sampai terjadi seperti kemarin," jelasnya.

Sebelum rapat konsultasi dibuka, terdapat pernyataan dari salah satu anggota fraksi PDS Carol Daniel, agar rapat konsultasi dilaksanakan terbuka. "Biar masyarakat tahu apa yang berkembang dalam rapat konsultasi," ujarnya.

Sementara itu, di depan Gedung DPR terlihat ratusan polisi yang berjaga-jaga untuk mengantisipasi terjadinya demo. Rencananya, BEM se-Jabotabek dan Bandung menggelar demo di depan DPR. Namun sampai saat ini mereka belum terlihat.

Yuliawati

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development
         
Sidang paripurna DPR membahas Memorandum II untuk Presiden Abdurrahman Wahid dengan fraksi PDI Perjuangan mengikuti sidang di Gedung MPR/ DPR, Jakarta, 30 April 2001. [TEMPO/ Bernard Chaniago; Digital Image; 20010515].
<br>
Dimuat majalah TEMPO 20010916-004, 20021013-048 Sidang paripurna DPR membahas Memorandum II untuk Presiden Abdurrahman Wahid dengan anggota dewan yang melakukan interupsi di Gedung MPR/ DPR, Jakarta, 30 April 2001. [TEMPO/ Bernard Chaniago; Digital Image; 20010515].
Sidang Paripurna Pembahasan Memorandum II
Sidang Paripurna Pembahasan Memorandum II
>>selengkapnya ::

INDEKS BERITA LAINNYA :
 

 

 

dibuat oleh Radja:danendro
 
Berita Terkait

Agung Laksono Bertele-tele Sidang Ricuh Lagi
Sidang DPR Ricuh
PDIP Akan Hukum Anggotanya yang Setuju Kenaikan BBM
DPR akan Voting Tentukan Sikap atas Kenaikan Harga BBM
Menko Perekonomian Tetap Pertahankan Kenaikan Harga BBM
Kepala BIN Diberondong Pertanyaan di DPR
PPP Tetap Menolak BBM Naik
Sidang Paripurna DPR Tidak Hasilkan Keputusan
5 Anggota DPR Ajukan Judicial Review Kenaikan BBM
Polda Intensifkan Pengawasan Penyaluran Minyak Tanah
> selengkapnya...


Referensi

Pembahasan Penonaktifan Akbar Tanjung di DPR
Sekondan yang Menantang Akbar
AWAS Bersaing Rebut Golkar ? 01
UU Nomor 4 tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD
Keppres No. 86/2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian BBM
Keputusan Gubernur DKI No. 1219/2003 tentang Pembentukan Tim Koordinasi UPMP-BBMT

Website

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC)
PT Pertamina
Sekretariat Jenderal DPR RI
Lembaga Informasi Negara


Komentar Anda
-
Kirim
-
Baca [3]


Berita Terakhir

Menteri Pendidikan Tak Percaya Pengaduan Guru Kontrak di Sabah
Kapolda Jawa Barat Copot Dua Kapolsek
Bupati Aceh Besar Mengundurkan Diri
Guru Tolak Aturan Pendanaan Pendidikan
Fernando Alonso Kuasai Free Practice 2

<< March,2005>>
MSnSl RK JS
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31




 

 
buatan danendro English | Japanese | Registrasi | Help | About us
  copyright TEMPO 2003

Kembali ke atas
Home | Budaya | Digital | Ekonomi |Internasional |Iptek |Jakarta | Nasional | Nusa| Olahraga | Indikator
Majalah | Koran Tempo | Pusat Data