Referensi Selengkapnya •Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 > •Keppres RI No. 1 Tahun 2004 Tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang > •PP RI No. 9 Tahun 2004 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Oleh Pejabat Negara > •UU RI No. 16 Thn. 2003 tentang Penanganan Bom Bali > •PP RI No. 51 Tahun 2001 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik > •PP RI No. 151 Tahun 2000 Tentang Tatacara Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah > •PP RI No. 109 Tahun 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah > •Kepres RI No. 22 Thn.2003 Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Sandi Negara > •PP RI No.57 Thn.2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor Dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang > •UU RI No.25 Thn.2003 Tentang Perubahan Atas UU No.15 Thn.2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang > •UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah > •Kepres nomor 59 Tahun 2001 Tentang Tunjangan Kompensasi Kerja Bagi Pegawai Negeri yang di Tugaskan di Bidang Persandian >
