Search  
 
| Advance search | Registration | About us | Careers
  Home  
  Budaya  
  Digital  
  Ekonomi  
  Internasional  
  Iptek  
  Jakarta  
  Nasional  
  Nusa  
Olahraga  
  Majalah  
  Koran  
  Pusat Data  
  Tempophoto  
  Indikator  
English
Apa Itu RSS?
   

Nasional

BIN Belum Petakan Daerah Rawan Konflik Saat Pilkadal
Rabu, 16 Maret 2005 | 16:42 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Syamsir Siregar menyatakan pihaknya belum sampai pada kesimpulan mengenai daerah-daerah yang rawan konflik saat pemilihan kepala daerah langsung yang akan digelar mulai Juni ini. "Tentang keamanaan di daerah-daerah yang rawan konflik masih dalam evaluasi kami," kata Syamsir kepada wartawan usai Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR RI di gedung DPR Senayan, Rabu (16/3).

Menurutnya, jika evaluasi BIN terhadap daerah-daerah rawan konflik selama pilkada, selesai, akan disampaikan kepada Departemen Dalam Negeri. "Ini masih dalam evaluasi belum ada yang dapat disampaikan sebagai saran," kata dia.

Agus Supriyanto

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development
         
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Yogie SM memperlihatkan cincinnya pada acara pelantikan Gubernur Jawa Barat, R Nuriana di Gedung Merdeka, Bandung, 1993. [TEMPO/ Ida Farida; 16D/319/1993; 20020731]. Gubernur baru NTB Drs H. L. Serinata dan Wakil Gubernur Drs. H.B. Thamrin Rayes mengucapkan sumpah janji saat dilantik  Mendagri Hari Sabarno di DPRD NTB, Senin 1/9/2003. Mereka terpilih untuk periode 2003-2008 mengantikan Gubernur lama Drs. H. Harun Alrsayid dan wakilnya H. Syahdan SH, SP, MBA, MM
[TEMPO/Taufik Subarkah; Digital Image; 20030901]
Yogie SM
Gubernur NTB
>>selengkapnya ::

INDEKS BERITA LAINNYA :
 

 

 

dibuat oleh Radja:danendro
 
Berita Terkait

BIN Proses Anggota yang Terlibat Pembunuhan Munir
Kepala BIN Diberondong Pertanyaan di DPR
Calon Bupati dan Wakil dari PDIP Wajib Tandatangani Kontrak Politik
KPK Awasi Langsung Pelaksanaan Pilkada
21 Calon Panwasda Lolos Seleksi Administrasi
KPU DIY Minta Mahkamah Konstitusi Segera Putuskan Judicial Review
Koalisi Kebersamaan Calonkan Prof Usop Sebagai Gubernur Kalteng
Besok, Kepastian Dana Pemilihan Kepala Daerah Diumumkan.
Pemerintah Cairkan Dana Pilkada Depok
Banyak Pelamar Panwas Pilkada Depok Belum Penuhi Syarat
> selengkapnya...


Referensi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005
Keppres RI No. 1 Tahun 2004 Tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
PP RI No. 9 Tahun 2004 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Oleh Pejabat Negara
> selengkapnya...

Website

Komisi Pemilihan Umum
Badan Intelijen Negara
Departemen Dalam Negeri
Lembaga Informasi Negara
Komisi Pemilihan Umum


Komentar Anda
-
Kirim


Berita Terakhir

Berkurang, Kereta Tambahan Lebaran
Gilbert Arenas Terancam Absen Awal Musim
Kamera Kompak Rasa SLR
Muchdi Tiba, Keamanan Lengang
Buka Puasa ala Bos First Media dan Iqbal

<< March,2005>>
MSnSl RK JS
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31




 

 
buatan danendro English | Japanese | Registrasi | Help | About us
  copyright TEMPO 2003

Kembali ke atas
Home | Budaya | Digital | Ekonomi |Internasional |Iptek |Jakarta | Nasional | Nusa| Olahraga | Indikator
Majalah | Koran Tempo | Pusat Data