Search  
 
| Advance search | Registration | About us | Careers
  Home  
  Budaya  
  Digital  
  Ekonomi  
  Internasional  
  Iptek  
  Jakarta  
  Nasional  
  Nusa  
Olahraga  
  Majalah  
  Koran  
  Pusat Data  
  Tempophoto  
  Indikator  
English
Apa Itu RSS?
   

Nasional

Presiden Tolak Turunkan Harga BBM
Selasa, 15 Maret 2005 | 05:12 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Rapat konsultasi antara DPR dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berlangsung alot. Fraksi PKB, PKS, PBR, dan PDS tetap ngotot agar harga bahan bakar minyak (BBM) diturunkan lagi seperti semula. Ketiga fraksi ini secara tegas meminta kenaikan dibatalkan sampai proses pembahasan di DPR diselesaikan. Bahkan, Fraksi PDIP memilih wak out, karena usulannya agar rapat berlangsung terbuka ditolak.

Menurut Rama Pratama, wakil Fraksi PKS dalam rapat itu, Fraksi PAN, dan PPP, yang sebelumnya menolak kenaikan, belum juga tegas bersikap. ?Penjelasan mereka muter-muter,? ujarnya kemarin di sela-sela rapat di gedung parlemen, Jakarta.

Kata dia, sikap yang tegas juga ditunjukkan Fraksi Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Bintang Pelopor Demokrasi. Namun, ketiga fraksi ini bersikap mendukung langkah pemerintah.

Usai rapat, Presiden menyatakan tak akan mengubah kebijakannya. Menurutnya, rapat konsultasi bersifat saling memberikan pendapat saja. ?Posisi malam ini tiak memasuki wilayah ada tidaknya perbuahan kebijakan pemerintah.?

Presiden mengatakan, pemerintah telah menjelaskan kepada Dewan secara lebih lengkap tentang perlunya menaikkan harga BBM, serta mekanisme yang ditempuh untuk mengatasi dampak yang timbul. Pemerintah juga telah menyerap pendapat di Dewan.

Adapun Ketua DPR Agung Laksono mengatakan, hari ini Dewan akan mengadakan rapat paripurna dengan agenda antara lain melaporkan hasil rapat konsultasi ini. ?Tapi rapat paripurna tidak akan menarik kesimpulan. Hasil rapat akan ditindaklanjuti oleh komisi-komisi terkait,? ujarnya.

Pemerintah cukup serius menghadapi rapat ini. Sidang kabinet sampai diadakan 2 kali, Jumat (11/3) dan kemarin pagi. Dalam rapat konsultasi, Presiden juga membawa serta Wakil Presiden Jusuf Kalla, tiga menteri koordinator, seluruh jajaran menteri di bidang ekonomi, Menteri Sosial, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Hukum dan HAM, Menkominfo, dan Mesesneg.

Sebelumnya, Sekretaris Fraksi PDI-P Jacobus Kumarlo Mayongpadang menjelaskan, sebenarnya di dalam rapat, Fraksi PKB dan Fraksi PDS mengusulkan hal yang sama dengan fraksinya. Namun belum sampai Presiden menanggapi, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PBR, dan Fraksi PAN menolak usulan rapat diadakan terbuka.

PDI-P lebih kecewa ketika pemimpin DPR sama sekali tidak menanggapinya. "Sangat disayangkan DPR seperti DPR masa Orde Baru, tidak menginginkan perubahan," kata Mayongpandang tak lama setelah keluar dari ruang rapat bersama wakil Fraksi PDIP lainnya, Gayus Lumbun, dan I Made Urip.

Dalam rapat, PDI-P juga meminta DPR memberikan pandangan terlebih dulu soal kenaikan BBM. Mereka pun menolak ada keterangan pers bersama antara pemerintah dan DPR. Semua keinginan ini juga tidak dipenuhi.

Menanggapi itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelum rapat mengatakan, fraksi-fraksi yang menolak tidak memiiki alasan yang kuat. Ketua Umum Partai Golkar ini mengingatkan, dua mantan presiden yang berasal dari fraksi-fraksi penolak, yakni Presiden Abdurrahman Wahid (PKB) dan Megawati Soekarnoputri (PDIP), juga mengambil kebijakan menaikkan harga BBM.

Dia tak mau berspekulasi bahwa fraksi-fraksi mengambil sikap menolak agar usulan kenaikan gaji anggota Dewan disetujui pemerintah. Menurutnya, jika kenaikan gaji terjadi, hal itu tidak berhubungan dengan kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM.

Kalla menjelaskan lagi, pemerintah menaikkan harga karena minyak di pasaran internasional telah naik tinggi. Selain itu, UU APBN 2005 mengatur bahwa besaran subsidi BBM hanya sekitar Rp 19 triliun. ?Untuk mencapai hal ini tentu tidak mudah,? ujarnya seraya mengingatkan, besaran nilai subsidi masih jauh diatas batas yang ditetapkan, yaitu sekitar Rp 35 triliun.

Yuliawati/Tri Susanti/Manan/Purwanto/Budi Riza


Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development
         
Nelayan tradisional Muara Angke sedang mengisi solar ke dalam kapal yang akan dipakai berlayar, Jakarta, 22 Mei 2001. [TEMPO/ Awaluddin R.; 32D/346/2001; 20010621].
<br>
Dimuat majalah TEMPO 20010902-122 Pembeli solar di pompa bensin/ SPBU 34-0134 Muara Angke, Jakarta, 22 Mei 2001 [TEMPO/ Awaluddin R.;32D/347/2001; 20010621].
Nelayan Mengisi BBM Solar ke Kapal
Pompa Bensin Muara Angke
>>selengkapnya ::

INDEKS BERITA LAINNYA :
 

 

 

dibuat oleh Radja:danendro
 
Berita Terkait

Wapres : Kebijakan Naik Juga Diambil Dua Presiden Sebelumnya
Menpera : REI Jangan Naikkan Harga Rumah
Pertemuan Presiden-DPR, Fraksi PDI-P Walk Out
Ada yang Curigai Penunjukan PT. Askes
Pendataan Keluarga Miskin Di Purwakarta Baru 40,47 Persen
Menkes Tunjuk Askes
Mahasiswa Nusa Tenggara Barat Protes Harga Minyak
Empat Anggota DPR akan Ajukan Uji Materiil
Presiden akan Jelaskan Semuanya
Rapat Konsultasi Berlangsung Tertutup
> selengkapnya...


Referensi

Keppres No. 86/2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian BBM
Keputusan Gubernur DKI No. 1219/2003 tentang Pembentukan Tim Koordinasi UPMP-BBMT

Website

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC)
PT Pertamina


Komentar Anda
-
Kirim


Berita Terakhir

Berkurang, Kereta Tambahan Lebaran
Gilbert Arenas Terancam Absen Awal Musim
Kamera Kompak Rasa SLR
Muchdi Tiba, Keamanan Lengang
Buka Puasa ala Bos First Media dan Iqbal

<< March,2005>>
MSnSl RK JS
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31




 

 
buatan danendro English | Japanese | Registrasi | Help | About us
  copyright TEMPO 2003

Kembali ke atas
Home | Budaya | Digital | Ekonomi |Internasional |Iptek |Jakarta | Nasional | Nusa| Olahraga | Indikator
Majalah | Koran Tempo | Pusat Data