Berita terkait selengkapnya Pemerintah Segera Buat Desk Hukum di Aceh > Dirjen HAKI Ditolak Masuk Pabrik Pembajak VCD dan DVD > Terpidana Korupsi Akan Dipailitkan > Amien Rais Sangsi Pemerintah Serius Berantas Korupsi > Menteri Hukum: Pasport Sujiono Timan Akan Kami Tahan > Teriakan Anti Korupsi ala KPK : Hukuman Mati Bagi Koruptor > Dua Koruptor Asal Makasar Menyusul ke Nusakambangan > Penjahat Perbankan Akan Dikirim ke Nusakambangan > 638 Napi di Nusakambangan Mendapatkan Remisi > 187 Orang Napi Muslim LP Kerobokan Mendapat Remisi > Enam Koruptor Telah Huni Sel Di Nusakambangan > Muladi: Nusa Kambangan Tempat Indah Buat Koruptor > Enam Koruptor Dikirim ke Nusakambangan Malam Ini > Dokumen Kekayaan Menteri Fahmi Idris Belum Lengkap > Disiapkan 28 Ruangan Khusus Koruptor di LP Nusakambangan > LBH Jakarta Minta Petugas LP Tangerang yang Lakukan Penodongan, Diberhentikan > Yusril: UU Peradilan Baru Tidak Perlu Libatkan MA > Pemerintahan Mega Tuntaskan Soal Perundangan 18 Oktober > Pengajuan Rancangan KUHP dan Revisi KUHAP ke DPR Sebaiknya Bersamaan > Pemerintah Akan Amandemen UU Terorisme > 2.279 Napi di Sulawesi Selatan Mendapatkan Remisi > Di Yogya, 440 Napi Mendapatkan Remisi > 29 Narapidana GAM Dapat Remisi Bebas > Diberi Remisi, 286 Napi Sumatera Selatan Bebas > 446 Napi Nusa Tenggara Barat Mendapatkan Remisi > 679 Napi Lapas Bekasi Mendapat Remisi > Tommy Dapat Remisi 7 Bulan 10 Hari > Napi GAM dan RMS Mendapat Remisi > Ditjen Pajak dan Depkeham Kerja Sama Pertukaran Data > Menkeham Minta Daerah Segera Bentuk Panitia Pelaksana Ranham > Depnakertrans Mengusulkan Biaya Paspor TKI Gratis > Indonesia Segera Canangkan RANHAM > Depkeh HAM Bangun Rusun untuk Pegawai LP > Munir: Ba'asyir Seharusnya Dilepaskan > Presiden Berwenang Mengangkat Jaksa Agung > Napi di LP Mojokerto Mengamuk > Yusril: Butuh Sosialisasi SBKRI > Yusril Pastikan Ba'asyir Bebas 30 April > Menkeh HAM : Anggota KPU Bisa Dipidana > Banyak Parpol Tolak Perpu Pemilu Lanjutan > Perpu Pemilu Lanjutan Telah Diserahkan ke Presiden > Sepuluh Perempuan Uzbekistan Dideportasi > Yusril: Yudhoyono Tidak Akan Mundur Sebelum Pengumuman > Februari, Wisatawan Asing Meningkat Signifikan > Departemen Kehakiman Bantah Biarkan Manuputty Kabur > Menteri Kehakiman Menilai RUU Lembaga Kepresidanan Out to Date > Pemprov NTB Protes Soal Visa Kedatangan > Pelaksanaan Visa on Arrival Dinilai Cukup Berhasil > Pelanggar 3 in 1 Didenda Rp 50 Ribu > Amnesti Anggota GAM Belum Bisa Dilaksanakan > Aset Hendra Rahardja di Australia Raib > Pemerintah Bangun Puluhan Lapas dan Rutan > Pemerintah Bangun Penjara Super Maksimum > Imigrasi Minta Paspor Beddu Amang > Menlu: Singapura Bersedia Bahas Perjanjian Ekstradisi > KPK akan Seleksi Lagi Penyidik Kejaksaan Agung > 14 Napi di Timika Dapat Remisi Hari Raya > Pemerintah Beri Remisi 5.344 Napi > 268 Narapidana Bebas pada Hari Natal > Pemerintah Bahas Kerja Sama Pertukaran Napi > Kesowo Tidak Tahu Isu Pembubaran Komisi Hukum > Pemerintah Cabut Bebas Visa Kunjungan Singkat Turki > Dirjen HAM Upayakan Rekonsiliasi Atasi Pengungsi > Dirjen Lakukan Pemantauan dan Pemetaan HAM > Peradilan Satu Atap Tidak Efisien > Ormas Islam Berdemo Meminta Pembebasan Ba'asyir > Tim Pembela: Penahanan Ba'asyir Sewenang-wenang > Pembela Ba'asyir Akan Gugat Menteri Kehakiman > Departemen Kehakiman Belum Tahu Permohonan Bebas Bob Hasan > Bob Hasan Segera Bebas > Verifikasi Parpol Diumumkan 7 Oktober 2003 > Menteri Kehakiman Diminta Memberi Penjelasan > Revisi UU Teroris Diharapkan Selesai Akhir September > Yusril: Visa Tidak akan Mengurangi Jumlah Wisatawan > Menteri Yusril Siap Digugat Hakim yang Dicopot > Departemen Kehakiman Akan Kaji UU Otonomi Khusus Papua > Sebanyak 27 Partai Politik Tak Memperoleh Status Badan Hukum > 104 Partai Terdaftar di Departemen Kehakiman dan HAM > Hakim PTUN Kabulkan Intervensi Empat LSM > Ribuan Narapidana Memperoleh Remisi > Imparsial Tolak Internal Security Act untuk Melawan Terorisme > Departeman Kehakiman Akan Ajukan Tujuh Calon Hakim Konstitusi ke Presiden > Prioritas UU HAKI, Mengejar Pelaku Pembajakan > Depkeh HAM Menunggu Kabar Dari Imigrasi Jepang > Eros Djarot Daftarkan PNBK Ke Depkehham > DPP PAN Lolos Verifikasi > Sembilan Partai Lulus Verifikasi > Depkeh HAM Siap Hadapi Gugatan Matori > Imparsial Tuding Menteri Kehakiman dan HAM Ingkar Janji > Menteri Kehakiman Akan Keluarkan Aturan Kunjungan Orang Asing ke Aceh > Wajib Pajak yang Bandel Akan Disandera > Polisi Akan Kirim 300 Penyidik ke Aceh > Wajib Pajak Nakal Terancam Gijzeling > Tap MPR Soal Aceh Dinilai Tidak Mengikat > Depkeh HAM Ajukan Penerapan Visa on Arrival > Partai Golkar Mendaftar Ulang di Depkeh dan Ham > BTB Keluarkan Sikap Soal BVKS > Polisi Menangkap Pemalsu Baterai Telpon Selular > Pelaku Pelanggar HAM Harus Dihukum Sambil Menunggu Amnesti > Pemerintah Hapus Kebijakan Kunjungan Bebas Visa >