Nasional

Wakil Ketua DPR: Ada Peluang SBY Kena Impeachment
Sabtu, 12 Maret 2005 | 02:03 WIB

TEMPO Interaktif, Solo:
Keputusan pemerintah menaikkan harga BBM bukan tidak mungkin berakhir menjadi
impeachment bagi pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono. Hal ini terjadi apabila di dalam
rapat paripurna DPR, Selasa (15/3) mendatang, anggota DPR masih tetap pada pendiriannya
menolak keputusan pemerintah tersebut. Menurut Wakil Ketua DPR Zaenal Ma'arif, kekuatan
pendukung hak angket kenaikan BBM saat ini masih seimbang tetapi sangat mungkin membesar
bila dalam rapat konsultasi dengan Presiden, Senin (14/3), penjelasan dari Yudhoyono
tidak memuaskan.

"Kalau anggota tetap tidak puas, paripurna yang diagendakan keesokan harinya bisa saja
fraksi-fraksi menyatakan penolakannya. Kalau itu yang terjadi, maka DPR secara kelembagaan
juga akan membuat keputusan menolak keputusan pemerintah tersebut. Dan bila pemerintah
bertahan dengan keputusan tersebut, yang berhak menguji adalah Mahkamah Konstitusi dan
ini proses impeachment menjadi terbuka peluangnya," ujarnya kepada Tempo, Jum'at (11/3).

Zaenal mengakui proses menuju impeachmen masih panjang tetapi hal itu bukannya tidak
mungkin. Dia mengatakan, dalam rapat konsultasi nanti, seluruh pimpinan fraksi bersama
dengan pimpinan DPR akan mendengarkan penjelasan secara langsung dari presiden perihal
keputusan kenaikan BBM. Pemanggilan presiden oleh DPR dikarenakan para menteri yang
menjadi pembantu presiden selama ini dianggap belum mampu memberikan penjelasan yang
gamblang. "Forum konsultasi mungkin akan berlangsung keras, karena sikap-sikap fraksi
selama ini cenderung menolak," tukasnya.

Dikatakannya, setelah mendapatkan jawaban dan penjelasan langsung dari presiden, keesokan
harinya fraksi-fraksi akan menyatakan pandangannya di dalam rapat paripurna. Rapat
paripurna tersebut belum sampai membuat keputusan karena masih akan dilanjutkan dengan
proses-proses selanjutnya. "Petanya sekarang ini ya fifty-fifty antara yang menolak dan
menyetujui. Kalau banyak yang menolak, bisa dipastikan MK harus turun tangan untuk
memberikan penilaian konstitusional apakah terjadi pelanggaran undang-undang yang
dilakukan oleh pemerintah," katanya.

Imron Rosyid-Tempo

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development           Spanduk Bebas Bensin Bertimbal Protes Komite Penghapusan Bensin Bertimbel >>selengkapnya ::