|
Nasional
Wakil Ketua DPR: Sebaiknya SBY Umumkan Perang dengan Malaysia
Jum'at, 11 Maret 2005 | 18:50 WIB
TEMPO Interaktif, Solo: Wakil Ketua DPR Zaenal Ma'arif meminta Presiden Susilo Bambang Yudoyono untuk
memerintahkan Panglima TNI melakukan penyerbuan ke Malaysia. Alasannya, Malaysia sudah
tidak menghormati kedaulatan negara RI dengan melewati batas negara di perairan Ambalat.
Permintaan penyerbutan tersebut akan menjadi salah satu agenda yang disampaikan kepada
presiden dalam rapat konsultasi yang direncanakan berlangsung Senin (13/3). "Soal menang
kalah urusan nanti karena ini menyangkut kedaulatan negara," ujar Zaenal di Solo,
Jum'at (11/3).
Menurut Zaenal, seharusnya TNI sudah berani menembaki kapal-kapal milik Malaysia yang sudah
berulangkali melintasi batas negara RI. Dia mengatakan maklumat perang tersebut harus
dilakukan karena Malaysia tidak mengindahkan peringatan-peringatan yang sudah disampaikan
pemerintah Indonesia. "Setelah rapat konsultasi nanti, semoga presiden akan membuat
pernyataan perang dengan Malasyia dan diikuti dengan pengiriman pasukan secara besar-
besaran ke perbatasan," tukasnya.
Politisi dari PBR ini meragukan langkah diplomatik yang tengah diupayakan pemerintah. Dia
mengingatkan, pemerintah memiliki pengalaman buruk dalam hal diplomasi terbukti dengan
hilangnya Pulau Sipadan dan Ligitan serta dalam kasus-kasus lain. Tanpa kekuatan
senjata, Zaenal mengkhawatirkan tidak hanya Ambalat yang akan hilang tetapi juga pulau-
pulau lain pun bisa dijarah oleh Malaysia. "Diplomasi yang dilakukan pemerintah itu tidak
canggih. Saya setuju bila pemerintah menyerbu Malaysia," tambahnya.
Menurut Zaenal, dari sekitar 13 ribu pulau yang masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI), baru separuhnya atau sekitar 7 ribu pulau yang bisa dikelola oleh
pemerintah. Dikatakannya, maklumat perang tersebut saat ini juga sangat diingini hampir
seluruh komponen masyarakat yang gerah dengan klaim malaysia yang dianggapnya sudah
menginjak-injak kehormatan sekaligus kedaulatan NKRI.
"Seperti yang dapat disaksikan saat ini rakyat kita sudah sedemikian marahnya kepada
Malaysia dan sangat menunggu pemerintah SBY mengeluarkan tindakan keras terhadap Malaysia.
Negara itu sebenarnya pada masa lalu banyak belajar pada Indonesia tetapi bukannya
menyatakan terimakasih tetapi melakukan perbuatan yang mencoreng martabat kita sebagai
negara yang berdaulat," tegas Zaenal.
Imron Rosyid-Tempo
| Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development
|
| |
|
|
|
|
![Sidang paripurna DPR membahas Memorandum II untuk Presiden Abdurrahman Wahid dengan fraksi PDI Perjuangan mengikuti sidang di Gedung MPR/ DPR, Jakarta, 30 April 2001. [TEMPO/ Bernard Chaniago; Digital Image; 20010515].
<br>
Dimuat majalah TEMPO 20010916-004, 20021013-048](/hg/photostock/2005/01/26/s_BC01043071_high_thumb.jpg) |
![Sidang paripurna DPR membahas Memorandum II untuk Presiden Abdurrahman Wahid dengan anggota dewan yang melakukan interupsi di Gedung MPR/ DPR, Jakarta, 30 April 2001. [TEMPO/ Bernard Chaniago; Digital Image; 20010515].](/hg/photostock/2005/01/26/s_BC01043062_high_thumb.jpg) |
| Sidang Paripurna Pembahasan Memorandum II
|
|
| Sidang Paripurna Pembahasan Memorandum II
|
|
|
|
|
INDEKS BERITA LAINNYA :
|