Search  
 
| Advance search | Registration | About us | Careers
  Home  
  Budaya  
  Digital  
  Ekonomi  
  Internasional  
  Iptek  
  Jakarta  
  Nasional  
  Nusa  
Olahraga  
  Majalah  
  Koran  
  Pusat Data  
  Tempophoto  
  Indikator  
English
Apa Itu RSS?
   

Nasional

Wakil Ketua DPR: Sebaiknya SBY Umumkan Perang dengan Malaysia
Jum'at, 11 Maret 2005 | 18:50 WIB

TEMPO Interaktif, Solo: Wakil Ketua DPR Zaenal Ma'arif meminta Presiden Susilo Bambang Yudoyono untuk
memerintahkan Panglima TNI melakukan penyerbuan ke Malaysia. Alasannya, Malaysia sudah
tidak menghormati kedaulatan negara RI dengan melewati batas negara di perairan Ambalat.
Permintaan penyerbutan tersebut akan menjadi salah satu agenda yang disampaikan kepada
presiden dalam rapat konsultasi yang direncanakan berlangsung Senin (13/3). "Soal menang
kalah urusan nanti karena ini menyangkut kedaulatan negara," ujar Zaenal di Solo,
Jum'at (11/3).

Menurut Zaenal, seharusnya TNI sudah berani menembaki kapal-kapal milik Malaysia yang sudah
berulangkali melintasi batas negara RI. Dia mengatakan maklumat perang tersebut harus
dilakukan karena Malaysia tidak mengindahkan peringatan-peringatan yang sudah disampaikan
pemerintah Indonesia. "Setelah rapat konsultasi nanti, semoga presiden akan membuat
pernyataan perang dengan Malasyia dan diikuti dengan pengiriman pasukan secara besar-
besaran ke perbatasan," tukasnya.

Politisi dari PBR ini meragukan langkah diplomatik yang tengah diupayakan pemerintah. Dia
mengingatkan, pemerintah memiliki pengalaman buruk dalam hal diplomasi terbukti dengan
hilangnya Pulau Sipadan dan Ligitan serta dalam kasus-kasus lain. Tanpa kekuatan
senjata, Zaenal mengkhawatirkan tidak hanya Ambalat yang akan hilang tetapi juga pulau-
pulau lain pun bisa dijarah oleh Malaysia. "Diplomasi yang dilakukan pemerintah itu tidak
canggih. Saya setuju bila pemerintah menyerbu Malaysia," tambahnya.

Menurut Zaenal, dari sekitar 13 ribu pulau yang masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI), baru separuhnya atau sekitar 7 ribu pulau yang bisa dikelola oleh
pemerintah. Dikatakannya, maklumat perang tersebut saat ini juga sangat diingini hampir
seluruh komponen masyarakat yang gerah dengan klaim malaysia yang dianggapnya sudah
menginjak-injak kehormatan sekaligus kedaulatan NKRI.

"Seperti yang dapat disaksikan saat ini rakyat kita sudah sedemikian marahnya kepada
Malaysia dan sangat menunggu pemerintah SBY mengeluarkan tindakan keras terhadap Malaysia.
Negara itu sebenarnya pada masa lalu banyak belajar pada Indonesia tetapi bukannya
menyatakan terimakasih tetapi melakukan perbuatan yang mencoreng martabat kita sebagai
negara yang berdaulat," tegas Zaenal.

Imron Rosyid-Tempo

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development
         
Sidang paripurna DPR membahas Memorandum II untuk Presiden Abdurrahman Wahid dengan fraksi PDI Perjuangan mengikuti sidang di Gedung MPR/ DPR, Jakarta, 30 April 2001. [TEMPO/ Bernard Chaniago; Digital Image; 20010515].
<br>
Dimuat majalah TEMPO 20010916-004, 20021013-048 Sidang paripurna DPR membahas Memorandum II untuk Presiden Abdurrahman Wahid dengan anggota dewan yang melakukan interupsi di Gedung MPR/ DPR, Jakarta, 30 April 2001. [TEMPO/ Bernard Chaniago; Digital Image; 20010515].
Sidang Paripurna Pembahasan Memorandum II
Sidang Paripurna Pembahasan Memorandum II
>>selengkapnya ::

INDEKS BERITA LAINNYA :
 

 

 

dibuat oleh Radja:danendro
 
Berita Terkait

Cap Jempol Darah Untuk Dukungan Melawan Malaysia
Presiden Dipanggil DPR Senin Depan
Relawan Asing Masih Dibutuhkan di Aceh
Panglima TNI Harapkan Penyelesaian Diplomasi
Berapa Gaji Anggota DPR?
PDIP dan PKB Malang Buka Posko Relawan
Konsulat Malaysia Melayani Visa di Halaman
Malaysia Minta Demo di Kedubes Tidak Anarkis
Mahasiswa Malaysia di Yogyakarta Was-Was
Empat Orang TKI Tertembak Polisi Malaysia
> selengkapnya...


Referensi

Panas Jakarta-Kuala Lumpur
Pembahasan Penonaktifan Akbar Tanjung di DPR
Negara Berpagar Belasan Ribu Pulau
Ladang Minyak yang Diperebutkan Dua Negara
Babak Baru Sengketa Negeri Serumpun
UU Nomor 4 tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD
IMBANG?
> selengkapnya...

Website

Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)
Sekretariat Jenderal DPR RI
The ASEAN Secretariat
Lembaga Informasi Negara


Komentar Anda
-
Kirim
-
Baca [25]


Berita Terakhir

Berkurang, Kereta Tambahan Lebaran
Gilbert Arenas Terancam Absen Awal Musim
Kamera Kompak Rasa SLR
Muchdi Tiba, Keamanan Lengang
Buka Puasa ala Bos First Media dan Iqbal

<< March,2005>>
MSnSl RK JS
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31




 

 
buatan danendro English | Japanese | Registrasi | Help | About us
  copyright TEMPO 2003

Kembali ke atas
Home | Budaya | Digital | Ekonomi |Internasional |Iptek |Jakarta | Nasional | Nusa| Olahraga | Indikator
Majalah | Koran Tempo | Pusat Data