Referensi Selengkapnya •Kasus Puteh dan Masa Depan Pemberantasan Korupsi > •Desentralisasi Korupsi Melalui Otonomi Daerah > •Kasus Korupsi Prioritas Kerja 100 Hari Polri > •Kejaksaan di Daerah Kurang Mendukung Upaya Pemberantasan Korupsi > •Kasus-kasus Korupsi di Indonesia > •Program-program Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh Memberantas KKN > •ICW : Buka Kembali Kasus Korupsi yang Di SP3 > •Pemberantasan Korupsi dari Masa ke Masa > •BADAN ANTIKORUPSI > •Anthrax > •Flu Burung > •Inpres No. 224 soal Abdullah Puteh > •PP RI No. 14 Tahun 2004 Tentang Syariat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas Yang Di Lindungi Oleh Pemerintah > •PP RI No. 13 Tahun 2004 Tentang Penanaman, Pendapatan dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial > •UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi > •Inpres RI No. 8 Tahun 2000 Tentang Penetapan Harga Dasar Gabah Serta Harga Pembelian Gabah dan Beras > •PP RI No. 109 Tahun 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah > •PP RI No. 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi > •Kepres RI No. 63 Thn.2003 Tentang Dewan Gula Indonesia > •Kepres RI No. 59 Thn.2003 Tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Di Lingkungan Lembaga Tertinggi / tinggi Negara > •PP RI No. 19 Tahun 2000 Tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi > •UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi > •UU RI No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari KKN > •UU RI nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi > •Kepres RI nomor 132 Tahun 2001 Tentang Dewan Ketahanan Pangan > •Kepres RI nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air >
